Program Jogo Tonggo versus Covid-19, Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus dari Lingkungan Terkecil

 

Warga RT 05 RW VI Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur menyediakan sembako Jumat Berkah program Jogo Tonggo

GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, membentuk Satgas Jogo Tonggo, yang memberdayakan warga hingga wilayah Rukun Warga (RW). Program Jogo Tonggo merupakan inovasi pemberantasan Covid-19, berbasis kewilayahan

Bukan tanpa sebab jika gubernur berambut putih itu melakukan inovasi program spektakuler bernama Jogo Tonggo. Penyebaran Covid-19 memang memerlukan penanganan dan penangkalan serius. Sebab sejak awal kemunculannya di Indonesia, dan Jawa Tengah khususnya, virus itu telah memakan banyak korban manusia. Tak peduli dari tingkatan atau strata apa, virus itu telah membunuh banyak warga, termasuk para tenaga medis.

Program Jogo Tonggo dianggap mampu meminimalisasi penyebaran virus itu, bahkan memutus mata rantai penularannya. Sesuai namanya, Jogo Tonggo mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan Covid-19. Jika ada yang terinfeksi virus Corona, warga dapat saling menjaga dengan memberikan perhatian, dan tidak memberikan stigma pada mereka yang tertular.

Bentuk perhatian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, sesuai kemampuan warga setempat. Di Kudus, misalnya, ada sebuah kampung yang membuat pojok sayur, yakni sebuah tempat berdonasi menempatkan bahan makanan. Siapa saja bisa menyumbang dan memanfaatkan bantuan. Terutama mereka yang terdampak Covid-19, baik keluarganya tertular, atau terkena imbas karena perusahaannya gulung tikar akibat pandemi itu.

Di Kelurahan Jomblang, Kota Semarang, semangat Jogo Tonggo juga digelorakan. Hal itu dengan membuat posko yang menyediakan makanan bagi warga terdampak Covid-19.

Kegiatan Jogo Tonggo kemudian direplikasi dalam bermacam kegiatan serupa. Seperti Jogo Santri, yang diterapkan pada lingkungan pondok pesantren. Adapula Jogo Plesiran, yang diterapkan di lingkungan pariwisata.

Tak sekadar menorehkan program, dukungan juga diberikan Pemprov Jateng untuk mengaplikasikan program itu. Hal itu diwujudkan dengan pemberian Jogo Tonggo Kit sebanyak 8.562 paket, setiap paket Jogo Tonggo berisi Alat Pelindung Diri (APD), sepatu boot, sarung tangan, penyemprot disinfektan otomatis, ribuan lembar masker kain, hand sanitizer, disinfektan,  thermogun dan modul.

Ketua RW VI Lempongsari, Ferry Satariyanto (kanan) bersama Ketua RT dan warga di lokasi canthelan sembako Jumat Berkah program Jogo Tonggo

Jogo Tonggo RW VI Lempongsari

Di Kota Semarang, selain di Kelurahan Jomblang juga ada beberapa wilayah lainnya yang merealisasikan program Jogo Tonggo. Salah satunya RW VI Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur. Ketua RW VI Lempongsari, Ferry Satariyanto, membeberkan program yang digagas bersama warganya itu.

“Ini bermula dari seringnya saya sebagai Ketua RW diundang sarapan warga RT 05. Tapi itu terjadi jauh-jauh hari sebelum Covid-19 melanda di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Dan kebiasaan mengundang saya berlanjut saat adanya Covid-19,” kata Ferry mengawali ceritanya.

Warga RT 05 RW VI  Kelurahan Lempongsari, menurut Ferry, memang punya kebiasaan mengadakan sarapan bersama setiap selesai kegiatan, misalnya kerja bakti. Dan setelah virus corona atau Covid-19 merebak, kebiasaan warga itu masih berlanjut, khususnya usai warga melakukan penyemprotan disifektan, sambil sosialisasi pentingnya warga mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya. Bahkan larangan berkerumum dan bergerombol tidak menghalangi kebiasaan warga mengadakan makan sarapan bersama. Yang penting mereka bisa saling menjaga dengan menerapkan protokol kesehatan, khusunya memakai masker.

“Akhirnya saya beranikan diri untuk bicara ke warga RT 05 yang saat itu sedang berkumpul usai acara penyemprotan disinfektan. Saat itu Pak Ketua RT 05 (Agung Priyanto) belum tiba di tempat karena sedang melakukan penyemprotan di ujung jalan Lempongsari Timur III. Kepada salah satu sesepuh warga, yakni Bapak H Purwadi, saya sampaikan terima kasih atas undangan sarapannya, sekaligus saya minta sikap guyub rukun warga RT 05 tetap dijaga sampai kapan pun. Saat itulah saya memberanikan diri meminta warga untuk menyisihkan sebagian kecil bahan makanan untuk bisa dinikmati warga lain yang kurang beruntung. Terutama berkaitan dengan masa  pandemi yang mengakibatkan warga lain kekurangan, bahkan ada yang terpapar virus corona,” tutur Ferry.

Dari diskusi yang sebentar itu, warga tahu yang diinginkan Ferry sebagai Ketua RW. Oleh warga ide itu disampaikan kepada Ketua RT 05, Agung Priyanto. “Awalnya saya malah dikira minta menu makanan yang berganti-ganti sehingga mau disiapkan ibu-ibu minggu depan. Akhirnya saya jelaskan bahwa bukan itu maksud saya, tetapi saya minta dibantu dari sebagian yang biasa untuk makan-makan bisa juga dibagikan kepada warga yang kurang beruntung, terlebih yang terkena dampak Covid-19,” tambahnya.

Gayung bersambut. Sore harinya Ketua RT 05 Agung Priyanto menelepon Ferry. “Pak RW Alhamdulillah warga RT 05 merespon usulan Bapak untuk bisa berbagi dengan warga lain di RW VI, terus caranya bagaimana?” kata Ferry menirukan suara telepon Agung Priyanto.

Dialog lewat telepon pun terjadi, “Begini pak, warga sisihkan sebagian rezekinya untuk dibelikan sembako, dan warga boleh mengambil yang dibutuhkan dan dibuatkan canthelan di pinggir jalan kampung, di mana warga yang membutuhkan boleh mengambil,” jelas Ferry kepada Agung.

Merealisasikan keinginan Ketua RW, Ferry Satariyanto, selanjutnya Ketua RT 05 dan warga berembuk untuk membuat tempat canthelan sekadarnya. Warga sepakat menamakan program itu sebagai “Jumat Berkah” karena memang diadakan setiap hari Jumat.

Awal dimulainya program Jumat Berkah memang tidak banyak warga yang membawa sembako ke tempat canthelan. Namun ketika program itu dilaunching resmi pada tanggal 15 Juni 2020, lebih 100 paket sembako dari sedekah warga RT 05 memenuhi tempat canthelan. Kegiatan warga itu pun mendapat respon positif dari Lurah Lempongsari, Dilinov Kamarullah.

Setelah beberapa kali berlangsung, karena animo warga yang mengisi dan mengambil sembako tambah banyak, Ketua RT 05 berinisiatif minta pengusaha tower bersama yang sedang mengerjakan proyek di wilayahnya untuk membantu membuatkan canthelan Jumat Berkah yang lebih bagus. Pihak pengusaha tower pun merespon keinginan warga.

“Alhamdulillah sampai saat ini Jumat Berkah yang dilaksanakan setiap Jumat pagi pukul 06.00 – selesai masih tetap berjalan, dan yang mengambil tidak hanya dari lingkungan Lempongsari saja, tetapi sudah melebar ke warga di luar Lempongsari,” jelas Ferry.

Karena kegiatan Jumat Berkah tersebut dinilai berhasil, Lurah Lempongsari menunjuk RW VI mempersiapkan kegiatan Lomba Kampung Siaga Candi Hebat (KSCH). Inti dari kegiatan adalah yang sudah biasa dikerjakan warga selama ini, seperti jaga malam, tutup portal, lumbung pangan, jogo tonggo, dan kegiatan lain yang berbentuk kepedulian pada sesama.

Program sembako canthelan Jumat Berkah sebagai penjabaran Program Jogo Tonggo RT 05 RW VI Kelurahan Lempongsari tidak berhenti di situ saja, yakni menyediakan sembako untuk warga yang membutuhkan. Warga juga memonitor kondisi kesehatan warga lainnya.

Pada tanggal 4 Oktober 2020, tersiar berita bahwa salah satu warga RT 07 RW VI ada yang terkena Covid-19. Warga pun saling melontarkan ide bagaimana melakukan langkah pertolongan. Ferry Satariyanto sebagai Ketua RW mengambil langkah cepat.

“Kami kumpulkan pengurus KSCH untuk melaksanakan tugas seperti yang sudah digagas dalam kegiatan KSCH sebelumnya. Ada warga yang menyiapkan makanan, kirim makanan ke rumah penderita, semprot disinfektan  sekaligus menjaga rumah warga yang terkena Covid-19 tersebut dari jauh. Gunanya adalah supaya warga yang sedang menunggu hasil swab warga yang diduga terpapar tidak berinteraksi sementara dengan warga yang lain,” tutur Ferry.

Dari kecekatan dan kecepatan langkah warga itu, hasil swab keluarga penderita dan warga lain yang berinteraksi dengan penderita Covid-19 tadi semuanya negatif. Meski begitu, sikap waspada dan kehati-hatian warga RT 05 dan RT lainnya di wilayah RW VI Lempongsari tetap berlanjut.

“Karena kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Yang penting program Jogo Tonggo tetap dijalankan warga sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi penyebaran virus corona dan sebagai bentuk kepedulian antarsesama’” pungkas Ferry yang mengaku sangat bangga dengan sikap warganya.

Akibat Pandemi KDRT Pun Meningkat

Cerita tentang penyebaran Covid-19 dan beragam dampaknya memang menarik diikuti. Ada sisi negatif  yang membangkitkan kebersamaan masyarakat, di samping dampak negatif yang memerlukan perhatian.

Seperti cerita dari sebuah kampung di kawasan Semarang Barat. Harti (bukan nama sebenarnya) harus menerima perlakuan kasar dari suaminya, Didik (juga bukan nama sebenarnya). Padahal masalahnya sangat sepele. Ia lupa mengaduk gula di kopi yang disuguhkan ke suaminya.

Namun, suaminya mendadak emosional dan marah besar. Tangan Didik pun melayang ke pipi Harti. Satu kali sebelah kiri. Dua kali sebelah kanan. Namun Harti hanya diam.  Sejak Covid-19 mewabah, suami Harti memang sangat pemarah.

Mendapat perlakuan itu, Harti tidak menangis. Air matanya mungkin sudah habis karena kejadian itu terlalu sering dialaminya. Apalagi di tengah wabah corona ini, kekerasan yang dilakukan suaminya makin menjadi-jadi. Tidak peduli di depan tiga anaknya yang masih kecil-kecil.

Mengapa Harti tidak melaporkan kekerasan yang menimpanya kepada polisi? Ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang menganggap hal itu merupakan hal yang tabu atau aib keluarga, sehingga tak perlu orang lain tahu.

Padahal akibat perbuatannya, tersangka pelaku penganiayaan dapat dijerat Pasal 44 ayat (2) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tersangka pelaku terancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Survei daring yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) baru-baru ini menunjukkan, 88 persen responden perempuan dan 10 persen responden laki-laki mengaku mengalami kekerasan selama pandemi ini. Sayangnya, dari jumlah tersebut, 80,3 persen responden tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kebanyakan responden cenderung lebih memilih diam meski sadar kekerasan sedang terjadi. Mereka lebih memilih bercerita pada sahabat atau keluarga terdekat.

Hal ini berdasarkan survei yang menjaring 2.285 responden sepanjang April-Mei 2020. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kota Semarang memang meningkat selama pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) karena adanya wabah covid-19. Penyebabnya karena tingkat stres masyarakat meningkat.

Seperti yang dikatakan Kabid Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Mascruhan, penyebab dominan adalah stres karena faktor ekonomi terjadi pada suaminya WFH atau yang di-PHK. Hal itu memicu terjadinya KDRT.

Masruchan mengatakan, dalam keadaan kesulitan ekonomi dan perubahan situasi yang biasanya
pria berada di luar rumah untuk bekerja, tiba-tiba harus berdiam diri di rumah membuat suasana
rumah tangga panas.

Dari data BP3A Kota Semarang, terdapat jumlah 46 kasus yang ditangani selama pandemi ini. Perempuan memang sangat rawan menjadi korban KDRT. “Korban KDRT paling banyak dialami oleh perempuan dewasa dengan total jumlah 30 korban. Sedangkan korban KDRT dari anak-anak mencapai 16 korban,” ungkapnya.

Selain faktor ekonomi, lanjut Masruchan, faktor lainnya penyebab KDRT adalah tingkat pendidikan rendah dan lingkungan sosial yang kumuh dan rawan kejahatan. Kalau tingkat pendidikan dari anggota keluarga tinggi, mereka cenderung dapat memahami peran dan fungsi masing-masing, sehingga kekerasan dapat diminalisasi. Lingkungan fisik yang sehat, lingkungan sosial yang taat norma dan hukum cenderung terhindar dari kekerasan.

Mascruhan mengakui, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada tidak maksimalnya pendampingan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang terhadap para korban. Sebab, pendampingan yang biasanya dengan tatap muka sekarang terpaksa dengan komunikasi jarak jauh.

“Jadi korban menanggung masalahnya cenderung kompleks. Harusnya korban butuh ruang yang bisa untuk tempat mereka cari perlindungan, justru kondisi saat ini tidak bisa menghindar untuk mencari tempat aman karena jaga jarak,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang (FPSi USM) Dr Rini Sugiarti mengatakan, KDRT meningkat selama pandemi Covid-19 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk ekonomi yang menimbulkan dampak terhadap keluarga.

Intensitas pertemuan suami dan istri naik akibat gaya hidup yang berubah saat pandemi, kata dia, ikut berpengaruh dalam fenomena peningkatan KDRT. Karena dalam beberapa kasus intensitas pertemuan yang bertambah akan menimbulkan gesekan.

“Tetapi bisa juga ditambahi dengan sudah tidak bekerja, harus di rumah, pemasukan berkurang. Kelas menengah mungkin masih bisa bertahan, tapi yang income-nya terbatas, sudah di rumah ditambah tidak berpenghasilan dan dengan keluarga emosi dan sebagainya akan terjadilah KDRT,” kata Rini.

Ia mengatakan, pikiran dan perasaan akan muncul dalam perilaku sosial. Ketika pikiran seseorang sedang marah atau jengkel akan muncul rasa enggan bertemu orang. Ketika dalam keadaan emosi ditambah dengan intensitas pertemuan dengan pasangan yang lebih tinggi dari biasanya maka muncul risiko gesekan tersebut.

Kondisi tersebut, menurut Rini, tidak hanya bisa memicu KDRT tetapi juga menimbulkan dampak kepada anak yang harus berada di rumah. Kondisi emosi orangtua akan mempengaruhi hubungan dengan anak.

Jogo Tonggo Sangat Efektif

Program Jogo Tonggo yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kaitan ini patut diapresiasi, karena cukup efektif untuk mencegah peristiwa-peristiwa tak diinginkan terjadi, termasuk KDRT, akibat wabah Covid-19.

Sejumlah desa di Jawa Tengah memang telah menerapkan program tersebut sesuai dengan kultur dan budaya masing-masing, namun agaknya masih perlu diperluas dan dipertajam, sehingga menjangkau ke seluruh pelosok daerah.

Program Jogo Tonggo itu diakui Ganjar diambil dari hasil belajar dengan lima duta besar serta hasil menyerap aspirasi dari tokoh masyarakat. Berkat kebijakan itu, penyebaran Covid-19 di daerah yang dipimpinnya mampu ditekan. Akan tetapi, program ini pun seharusnya menyasar juga kepada kasus-kasus akibat pandemi Covid-19, di mana selain membuat bingung, panik, juga menimbulkan stres di kalangan masyarakat.

Dalam keadaan genting, di mana korban KDRT mulai mengekspresikan kesakitannya, kita tidak bisa lagi memikirkan anggapan orang lain dan harus segera menolong korban. Para tetangga harus turun tangan dalam hal ini. Karena bisa jadi kekerasan yang dialami korban sudah sampai tahap membahayakan nyawa. Kita harus ingat, bahwa kebanyakan kasus pembunuhan dalam rumah tangga terjadi karena emosi yang memuncak.

Bagi para korban KDRT yang berada dalam rantai kekerasan, keberanian untuk membicarakan masalah mereka saja sering kali sulit muncul. Apalagi jika relasi toksik sudah berjalan cukup lama, atau melibatkan orang tua. Kekerasan yang sering dilakukan pada korban justru secara tidak sadar malah dinormalisasi.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, penting bagi kita yang ingin membantu korban untuk menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk bercerita. Hindari menghakimi korban, jadilah pendengar yang baik. Jika korban masih belum mau berbicara, jangan memaksa mereka, kita harus hadir sebagai pihak yang menenangkan.

Survei daring Komnas Perempuan menunjukkan, 68,8 responden tidak memiliki kontak layanan pengaduan kekerasan, bahkan untuk kasus darurat sekalipun. Hal tersebut menandakan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya layanan kekerasan.

Hampir 80 persen responden juga memilih untuk bungkam saat mengalami kekerasan. Mereka tidak berani melapor karena memikirkan nama baik keluarga, serta merasa masih mengasihi pasangannya sehingga menganggap pelaporan kepada lembaga advokasi kekerasan berlebihan. Padahal layanan advokasi bisa membantu penanganan kasus ke arah lebih baik sesuai dengan kebutuhan korban. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru jadi sarang kekerasan.

Kebanyakan perempuan korban kekerasan enggan melapor karena kebingungan harus lari ke mana. Mereka pun memilih bertahan tinggal bersama pasangan yang abusive. Mereka butuh dicarikan tempat yang aman untuk berlindung sementara. Program Jogo Tonggo seharusnya bisa menjadi sarana bagi upaya mencegah dan menangani kasus-kasus KDRT di tengah pandemi Covid-19.

Penghargaan KemenPAN-RB

Apa pun kekurangan atau kelebihan hasil program Jogo Tonggo milik Pemprov Jateng yang diinisiasi Gubernur Ganjar Pranowo, program itu nyatanya diapresiasi dan mendapat penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB). Jogo Tonggo dinilai sebagai program inovatif pelayanan publik dalam penanganan Covid-19.

Penghargaan tersebut, diumumkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa, melalui kanal YouTube Kemenpan-RB, pertengahan Agustus 2020 lalu. Dari 1.204 inovasi penanganan Covid-19, Jawa Tengah masuk dalam deretan 21 teratas (Top 21).

Diah mengatakan, dari deretan Top 21, dibagi dalam tujuh klaster yang terdiri dari kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan masyarakat sipil. Jogo Tonggo Pemprov Jateng berada pada tiga besar dari klaster Pemerintah Provinsi, selain Pemprov Jabar dengan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid -19 (Pikobar), dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, dengan inovasi Fightcovid19.

“Kami sampaikan terima kasih yang tulus atas partisipasinya. Apa yang sudah Bapak/Ibu lakukan sangatlah mulia dan luar biasa, karena penanganan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, namun harus dilakukan bersama agar mata rantai penyebaran Covid-19 dapat segera berakhir,” ujar Diah Natalisa, melalui siaran pers.***

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *