Dinkes Jateng Sebut Pengolahan Limbah Covid Butuh Izin Khusus

SEMARANG (Asatu.id) – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, sebenarnya seluruh rumah sakit sudah memiliki fasilitas pengolahan limbah atau insenelator. Namun untuk limbah Covid-19, memang ada aturan khusus sehingga insenerator yang digunakan untuk membakar limbah tersebut harus memiliki izin dari LHK.

“Sebenarnya semuanya sudah punya insenerator, tapi karena ini khusus, maka harus ada izinnya. Nah, untuk mengurus izin itu teman-teman banyak yang kesulitan, makanya nanti dibantu,” ucapnya.

Hal itu dikatakan Yulianto usai rapat terbatas dengan para pengelola rumah sakit rujukan Covid-19 di Gedung A lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, Selasa (7/7).

Secara khusus, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengundang sejumlah pengelola rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di Jawa Tengah.

Dalam rapat itu terungkap, banyak rumah sakit yang sudah memiliki insenerator atau alat pembakaran limbah medis, namun tidak bisa beroperasi karena terkendala izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Yulianto membenarkan bahwa selama ini ada beberapa rumah sakit yang bekerjasama dengan pihak ketiga untuk transporter pengelolaan limbah medis. Limbah itu dibawa ke instalasi pengelolaan limbah yang selama ini ada di Jawa Barat.

“Di daerah Jateng juga sebenarnya ada pengolahan limbah itu, tapi kapasitasnya masih terbatas. Kalau yang besar di Jawa Barat. Selama ini yang belum punya izin insenerator pakai itu (pihak ketiga). Makanya ini akan kami bantu agar pengeloaan bisa dilakukan di rumah sakit masing-masing agar lebih optimal,” tutupnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *