Satgas Jogo Tonggo Tunggu Pergub

SEMARANG (Asatu.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal membuat Satgas Jogo Tonggo di setiap RW sebagai pandemic respon berbasis masyarakat. Gerakan ini memanfaatkan kekuataan solidaritas masyarakat untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing.

Jogo Tonggo mengambil spirit solidaritas masyarakat pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal.

“Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungan dengan Siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa,” katanya.

Menurut Ganjar, sebelumnya narasi gotong royong sudah ia gerakkan ke seluruh desa di Jawa Tengah. Namun ia canangkan lagi dengan nama Jogo Tonggo disertai instruksi dan koordinasi lebih tegas. Penyiapan aturan ini diperkuat dengan masukan dari BNPB dan para pakar.

“Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati walikota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinir,” jelasnya.

Gerakan ini mancakup dua hal. Yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, dan pemantauan warga.

Juga jaring pengaman ekonomi, yang terdiri dua hal. Pertama memastikan tidak ada satupun warga yang kelaparan selama wabah Corona. Kedua, mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik pasca wabah Corona.

Pada setiap Satgas Jogo Tonggo dipimpin ketua RW dibantu para ketua RT. Satgas ini beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan.  Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan

“Maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor. Kabupaten sama provinsi siap mensupport dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan Pergub,” tandanya.

Menurut Ganjar, gerakan tersebut penting karena ia melihat kemungkinan banjir pengangguran dan langkanya bahan makanan pasca COVID-19. Maka pemerintah mesti bergerak sampai pemerintahan level paling bawah.

Maka setiap desa harus memastikan kebutuhan pangan tercukupi dengan memulai menanam dan beternak sejak sekarang. Lumbung pangan juga harus mulai diadakan di setiap desa bahkan RW.

“Sekarang mulai menanam dari sayur mayur hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing. Dipetakan potensinya, kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antar desa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi,” jelas Ganjar.

Ganjar menegaskan, tidak ingin kejadian orang mati kelaparan terjadi di Jawa Tengah. Maka setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan. Jika ada yang kesusahan agar melapor ke Ketua RW untuk dicarikan solusi bersama.

Ganjar juga memikirkan keberlanjutan ekonomi pasca Corona. Ia meminta setiap desa menggunakan dana desa untuk membuat kegiatan usaha pemberdayaan masyarakat.

“Makanya kegiatan padat karya jangan semua fisik, tapi yang sifatnya berlanjut. Perikanan, peternakan, konveksi, kerajinan, atau kuliner. Agar tidak sekali kegiatan lalu selesai. Siapa tahu yang sekarang mudik tidak perlu kembali ke kota jika ekonominya sudah bagus dari pemberdayaan itu,” jelasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *