Presiden Jokowi Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

JAKARTA – (Asatu.id) – Penyebaran Covid-19 yang kian merebak di tanah air, membuat Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah cepat, guna menangani kasus tersebut. Salah satu di antaranya, dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monardo.

“Gugus Tugas tersebut telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah. Di antaranya melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi,” demikian pernyataan Presiden RI, Joko Widodo yang disampaikan di Istana Bogor, Minggu (15/3).

Diungkapkan, beberapa negara telah mengalami penyebaran Covid-19 secara lebih awal. Bahkan ada di antaranya negara yang melakukan ‘lock down’ dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Namun ada pula negara yang tidak melakukan hal itu, tetapi melakukan langkah-langkah dan kebijakan ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19.

Dalam kaitan ini katanya, pemerintah RI terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol Kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut dikatakan, sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia, derajatnya antar daerah bervariasi. “Untuk itu saya minta kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk terus memonitor kondisi daerahnya dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi,” ujarnya.

Selain itu, juga diminta untuk berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, sebagai daerah siaga,darurat atau tanggap darurat bencana non alam.

Berdasarkan status kedaruratan daerahnya, jajaran pemda dibantu jajaran TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat, diminta untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19.

Pemda juga diizinkan membuat kebijakan tentang proses belajar mengajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi on-line dan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Serta menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang.

Presiden Jokowi juga meminta, agar masing-masing daerah meningkatkan pelayanan pengetesan inveksi Covid-19 dan memberikan pengobatan secara maksimal kepada penderita. Untuk perawatan pasien, pemda diizinkan memanfaatkan rumah sakit daerah, bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan.

“Saya sudah perintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini merujuk pada UU No24/2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat,” kata Jokowi.

Selain itu katanya, Menkeu juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh Kementerian. Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19.

Peraturan tersebut menurut Presiden, memberikan landasan hokum agar pihak yang relevan dapat menggunakan dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran Covid-19.

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *