Penurunan Angka Kemiskinan Harus Sampai Satu Digit

SEMARANG (Asatu.id) – Meski upaya penurunan angka kemiskinan di Jateng dua kali tertinggi se-Indonesia, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku belum puas. Karena, data dari BPS, penurunan jumlah penduduk miskin di Jateng baru mencapai 0,22 persen atau sebanyak 63.830 orang sampai September 2019.

“Targetnya harus tetap dipacu. Jika pada 2019 angkanya 10,58 pada 2020 kita targetkan angka kemiskinan menjadi 9,81 persen. Pada 2021 menjadi 9,05, 2022 jadi 8,27 dan 2023 angkanya jadi 7,48,” kata Ganjar.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jateng, Prasetyo Aribowo saat menggelar konferesi pers di Gedung A lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/1) menjelaskan, tidak hanya peran pemerintah saja dalam penurunan angka kemiskinan di Jateng, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha.

“Pemprov juga melakukan pemutakhiran data, memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan program padat karya tunai. Selain itu juga mengendalikan inflasi daerah dan mengantisipasi kejadian bencana. Karena dampak bencana salah satunya membuat masyarakat miskin bertambah,” katanya.

Untuk itu, kata Prasetyo, masyarakat pun diajak untuk lebih peduli dengan lingkungan, aktif dalam gotong royong. Sementara untuk dunia usaha, diharapkan turut serta dalam pemberdayaan masyarakat dan membantu memberikan bantuan sosial melalui program CSR-nya.

Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah itu juga menambahkan, rencana konkretnya dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Strateginya adalah dengan bantuan BOSDA untuk upaya pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK dan SLB negeri. Ada pula bantuan untuk Madrasah Aliyah swasta. Itu contoh upaya mendorong penurunan angka kemiskinan di daerah,” ujarnya.

Selain itu, ada pula upaya mengintervensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan pelatihan akses pasar.

Untuk diketahui, di Provinsi Jateng, ada 14 kabupaten yang masuk dalam zona merah kemiskinan. Kategori tersebut, karena jumlah orang miskin di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sementara, sembilan kabupaten lain, masuk dalam zona kuning, karena dibawah rerata jumlah orang miskin di provinsi, namun di atas nasional. Adapun, 12 kabupaten lain berada di zona hijau.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *