Hadapi Bencana Alam, ASN Kota Pekalongan Diminta Tidak Lengah

PEKALONGAN (Asatu.id) – Sebagai salah satu daerah di pesisir utara Pulau Jawa, Kota Pekalongan sudah akrab dengan banjir dan rob. Bahkan sering menjadi langganan dua bencana yang datangnya saat musim hujan tersebut.

Namun kedua bencana alam itu mulai terkurangi seiring ada pembangunan tanggul raksasa (giant wall) sepanjang 7,2 Km. Harapannya 13 kelurahan di Kota Pekolongan yang sering terendam rob bisa menjadi kering.

Hal itu mencuat dalam pertemuan Komisi E bersama Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dan Quatly Alkatiri dengan Sekretariat Daerah (Setda) termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, Kamis (16/1), di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda). Rombongan diterima Asisten Biro Perekonomian Setda Kota Pekalongan, Betty Dafiani Dahlan.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, semua jajaran birokrasi terutama yang masuk rumpun penanganan kebencanaan untuk tetap siaga. Intensitas hujan yang tinggi belakangan ini bisa membawa dampak banjir yang cukup besar. Selain itu, kesiagaan dapur umum diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan para pengungsi saat banjir maupun rob datang.

“Kami mengharapkan semua tim dapat melakukan kesigapan tanggap bencana, baik dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Adanya tanggul raksasa, memang cukup membantu namun musibah bisa datang kapan saja dan respons cepat memang diperlukan. Dapur umum adalah salah satu hal yang sangat diperlukan mengingat kebutuhan pasokan makanan sangat diperlukan bagi para pengungsi,” terang dia.

Anggota Komisi E, Yudi Indras Wiendarto menekankan, agar progam penanganan bencana dimasukan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan harapan dapat membantu lebih tim yang terlibat dalam penanganan bencana. Di sisi lain, pembangunan kolam retensi adalah salah satu upaya penanganan banjir maupun rob.

“Pembentukan tim tanggap bencana sudah sangat baik yang terdiri dari SKPD terkait dan relawan. Namun alangkah baiknya jika tim tersebut,” jelas Yudi.

Asisten Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Betty Dafiani Dahlan memaparkan, setiap tahun Kota Pekalongan mengalami penurunan muka tanah terutama di daerah utara. Bahkan wilayah tanah yang menurun semakin meluas. Langkah Pemkot Pekalongan adalah mengeluarkan moratorium pengeboran air bawah tanah.

Sementara menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan, Suminta, dalam penanganan kebencanaan dilakukan secara serentak bersama SKPD terkait dan sukarelawan melalui aplikasi daring. Tim juga bertugas memantau debit air yang ada di sungai besar untuk pencegahan banjir secara dini. Sedangakan untuk mengatasi banjir rob, tim khusus ditempatkan di titik rawan kenaikan rob.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *