Parlemen Modern Dimulai dari Perilaku dan Tata Tertib

SEMARANG (Asatu.id) – Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 dituntut fokus pada tugas-tugas kelembagaan, terutama yang belum memenuhi target capaian pada periode sebelumnya. Terkait hal itu, dibutuhkan semangat dan etos kerja yang lebih, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Di sisi lain, dalam program parlemen modern seperti sekarang ini, anggota dewan harus lebih sigap menyerap aspirasi dan permasalahan di tengah masyarakat, kemudian membawa ke meja sidang hingga mencari solusi.

“Sebetulnya dalam organisasi apa pun landasan utamanya adalah tata tertib. Kalau tatibnya itu tidak mengarahkan anggota DPRD-nya untuk bersikap tertib waktu dan tertib komunikasi, saya kira untuk menuju parlemen modern akan sia-sia,” kata Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.

Bambang Kribo -panggilan akrab Bambang Kusriyanto- menyampaikan hal itu pada acara diskusi “Prime Topic” yang mengusung tema “Membangun Etos Kerja Legislatif”, di Hotel Gets Semarang, Senin (4/11).

Selaku pembicara utama, Bambang mengatakan, etos kerja diawali dari tata beracara karena hal tersebut akan dituangkan dalam pembahasan dan pembentukan tata tertib yang akan dilaksanakan anggota DPRD untuk lima tahun ke depan.

“Jumlah anggota DPRD periode ini bertambah dari 100 menjadi 120 orang. Semakin bertambah wakil rakyat mestinya apa yang menjadi persoalan masyarakat akan lebih mudah terselesaikan. Jika berbicara tata tertib DPRD periode sebelumnya, untuk menuju parlemen modern tata tertibnya kami rubah. Setelah regulasi yang baru ini, tahapannya harus sesuai regulasi tidak boleh melenceng dari yang sudah ditentukan,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Dikatakan, arah etos kerja bisa terlaksana apabila dilakukan sama-sama. Artinya seluruh pemangku kepentingan ikut turut serta mengawasi kinerja DPRD. Diharapkan DPRD Jateng kedepan bisa merubah etos kerja, lebih disiplin, tidak melebihi wewenangnya serta kewajiban dari hak untuk selalu dilaksanakan. Hal tersebut bisa terlaksana diawali dari diri anggota DPRD sendiri.

Narasumber lain dalam acara Prime Topic, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan, DPRD atau lembaga legislatif secara umum menghadapi tantangan berat. Karena tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tersebut menurun.

“Dengan kepercayaan publik yang menurun, dengan perubahan etos kerja yang lebih baik, DPRD bisa lebih memaksimalkan tiga fungsinya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat.”

Sementara pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Wijayanto mengatakan, untuk meningkatkan kepercayaan publik memang perlu perubahan sehingga masyarakat kembali percaya wakil rakyat yang dipilihnya.

“Kuncinya adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, saya yakin tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa meningkat. Sehingga problematika-problematika yang dihadapi ditengah masyarakat bisa terselesaikan,” katanya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *