Dilantik Jadi Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarluman Langsung Tancap Gas

SEMARANG (Asatu.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang periode 2019-2024, diharapkan segera ‘berlari kencang’ pasca-pelantikan pimpinan definitif. Harapan itu disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Hendi, sapaan akrab wali kota mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah dibahas beberapa waktu lalu. Selepas pembentukan tata tertib (Tatib) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), diharapkan DPRD Kota Semarang tancap gas membahas APBD 2020.

“Saya berharap anggaran 2020 cepat selesai. KUA PPAS sudah selesai. Tinggal pembahasan APBD murni,” kata Hendi.

Jika pembahasan APBD 2020 rampung lebih cepat, lanjut Hendi, masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) bisa mulai menyicil beberapa lelang proyek. Hal ini mengingat, Pemkot Semarang memiliki sekitar 3.000 paket program kegiatan, baik kegiatan besar, menengah, maupun kecil.

Menurutnya, seluruh program menjadi prioritas Pemkot Semarang. Sehingga, jika anggota legislatif dapat menyelesaikan pembahasan APBD murni 2020 sebelum pergantian tahun, Pemkot akan lebih cepat melakukan kegiatan yang telah direncanakan.

Di sisi lain, dia juga berharap para anggota DPRD tidak lagi mempersoalkan kompetisi politik selama lima tahun ke depan. Hendi mengajak legislatif untuk bergerak bersama eksekutif, masyarakat, dan stakeholder di Kota Semarang.

Jika Pemkot melakukan hal yang keliru, Hendi pun meminta dewan dapat mengomunikasikan secara baik.

“Memang pimpinan saat ini dalam struktur DPRD baru, tapi sebenarnya mereka orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia politik. Sehingga, komunikasi tidak terlalu susah. Komunikasi yang baik awal dari sebuah kesuksesan kota,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan akan segera membentuk panitia khusus untuk membahas tata tertib (tartib) DPRD Kota Semarang dan ditargetkan rampung dalam dua hari.

“Jika semua sudah terbentuk kami akan langsung melakukan pembahasan APBD 2020 karena pembahasan ini harus rampung maksimal 30 Novemver 2019,” kata dia.

Ke depannya, Pilus, sapaan akrab Kadarlusman mengatakan tidak akan membiarkan kantor dewan kosong. Kantor pimpinan dikatakannya harus terisi anggota dewan jika nanti ada masyarakat yang ingin menemui wakilnya secara langsung.

“Jangan sampai semua ‘bedol desa’. Pimpinan pergi, anggota pergi sehingga kantor kosong. Akan susah nantinya kalau ada masyarakat yang ingin ke kantor dewan tapi tidak ada yang bisa ditemui,” ungkapnya.

Pilus berjanji akan senantiasa memperbaiki kinerja dewan dan menjalankan fungsi dewan serta bersinergi dengan eksekutif. Kritik yang membangun serta fungsi pengawasan akan dipegang teguh demi kepentingan masyarakat.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *