Perkindo Gelar Rakernas, Ini Pesan Ganjar pada Organisasi Konsultan

SEMARANG (Asatu.id) – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengapresiasi anggota dan pengurus Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) yang berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Komitmen itu disepakati dalam Rakernas III dan Gala Dinner Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) di Hotel Santika Premiere, Jl Pandanaran, Rabu (4/9) malam.

Saat membuka acara, Ganjar menyatakan, Perkindo ternyata sudah siap memasuki era kompetisi yang menuntut adaptasi, kompeten, serta tersertifikasi dengan membangun SDM unggul.

Surprisenya, kata Ganjar, dengan membuat perubahan besar yang bernama revolusi. Komitmen anti korupsi yang ditunggu rakyat itu makin membuat para konsultan lebih bertanggungjawab, jujur, transparan dan akuntabel. Sehingga memiliki bargaining yang lebih baik. “Godaan” yang biasa muncul pun akan dicegah sejak awal.

“Perkindo akan menjadi agen pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hasil pekerjaan konsultan pun akan lebih bagus, berkualitas dan awet. Efisiensi anggaran pun akan terjadi. Ini sesuatu yang progresif. Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Perkindo ini,” katanya.

Ganjar juga berpesan, agar anggota Perkindo mau melaporkan kalau ada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau ada kelompok kerja (Pokja) yang mencoba melalukan korupsi dan gratifikasi dalam meloloskan perusahaan tertentu.

“Nanti kita langsung panggil dan berhentikan bila terbukti,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), Catur Wibowo mengatakan, para penyedia jasa konsultan konstruksi diakuinya, saat ini masih belum mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Dalam praktek keseteraan, menurutnya masih jauh diharapkan.

“Penyedia jasa konsultan hingga saat ini masih sebagai pihak yang dikalahkan. Ketika penyedia jasa terlambat melakukan penyelesaian maka dikenakan sanksi, namun bila user atau si pengguna terlambat membayar tidak dikenakan sanksi, ini sangat terbalik,” ujarnya.

Masalah keadilan, lanjut Catur, dimana saat ini masih banyak terjadi ketimpangan khususnya pelaksanaan lelang, regulasi dan kontrak konsultansi yang tidak memiliki nilai keadilan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *