Kejati Jateng Selamatkan Aset Pemprov Jateng 248 hektare lebih

SEMARANG- Prestasi membanggakan dilakukan oleh  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, karena berhasil menyelamatkan aset Pemerintah Provinsi (Pemrprov) Jateng, berupa lahan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) dengan luas lebih dari 248 hektare. Bahkan Pemprov Jateng memberikan penghargaan kepada Kejati Jateng.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Jateng Yunan Harjaka menyerahkan secara langsung 8 bidang sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PRPP kepada kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/8).

Kajati Jateng Yunan Harjaka mengatakan,pihakanya  mendapat kuasa dari Pemprov untuk menyelamatkan aset PRPP seluas 248 hektare lebih.

Namun untuk menyelamatkan aset yang dipersengketakan  oleh PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) membutuhkan waktu bertahun-tahun.

“Usaha dari Tim dari Kejaksaan sangat luar biasa. Dimana putusan tingkat pertama kami kalah, putusan tingkat banding kalah,hingga putusan tingkat kasasi kami kalah,”jelasnya.

Pemprov Jateng dapat menang dari PT IPU, sejak diputus majelis hakim di tingkat peninjauan kembali (PK). Setelah dimenangkan pihaknya meminta kepada Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah agar dibuatkan sertifikat HPL.

” Kami berharap setelah diterbikan HPL, lahan yang saat ini dikuasi Pemprov Jateng dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Diharapkan kedepan, dapat  membawa kebaikan masyarakat dan pembangunan di Jawa Tengah.

Uupaya pengembalian aset Pemprov Jateng merupakan prestasi tersediri bagi Kejati Jateng. Hal ini dikarenakan aset tanah dipersengkatakan tersebut memiliki nominal sekitar Rp 24 Triliun lebih.

Sementara itu, Asisten Perdata dan tata Usaha Negara (Asdatun) Asnawi didampingi

Pengacara negara Kejati Jateng, Tati Vain Sitanggang menambahkan gugatan yang diajukan tersebut adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hal ini dikarenakan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT IPU di atas HPL Pemprov Jateng disalahgunakan pemanfaatan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Dalam Negeri arau SK kemendagri.

” HGB PT IPU diatas HPL Pemprov Jateng pemanfaatannya untuk pusat rekreasi dan promosi. Namun faktanya tanah-tanah tersebut telah dibikin menjadi perkantoran, perumahan, dan pusat bisni bahkan diperjual belikan,”tuturnya.(Hepi)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *