Pelayanan Publik Jateng Diacungi Jempol Universitas Muhammadiyah Lampung

pcSEMARANG (Asatu.id) – Universitas Muhammadiyah Lampung mengapresiasi berbagai program pelayanan publik dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bahkan program digitalisasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemprov Jateng di berbagai sektor, dinilai patut ditiru dan diterapkan di daerah lain.

“Paparan tentang beragam program dan kebijakan Pemprov Jateng sangat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa. Apa yang dikembangkan di Jateng akan kita bahas dengan mahasiswa sebagai bentuk kontribusi terhadap Pemprov Lampung. Digitalisasi pelayanan publik yang dikembangkan di Jateng patut kita tiru,” ujar Dekan Fisip Universitas Lampung, Zulman Barniat, usai kunjungan belajar di Pemprov Jateng, Selasa (30/7).

Rombongan kunjungan belajar yang terdiri dari enam dosen dan 74 mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan dan komunikasi Universitas Muhammadiyah Lampung, disambut Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Asisten 1 Setda Jateng Heru Setyadi dan pejabat instansi terkait lainnya di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Jateng.

Zulman Barniat menjelaskan, kunjungan belajar yang dilakukan mahasiswa Fisip ke pemerintah daerah ini, merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Sasaran kunjungan belajar pada 2018 adalah kabupaten dan kota. Sedangkan pada 2019 fokus kunjungan ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa, termasuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Kami memilih Jateng karena merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota lebih banyak dari Lampung, yaitu 29 kabupaten dan enam kota. Dengan jangakauan 35 kabupaten dan kota maka dinamikanya kian banyak,” bebernya.

Menurut Zulman, selain pelayanan publik berbasis teknologi dan E-Government di era digital seperti sekarang, berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan potensi daerah yang digencarkan Pemprov Jateng juga patut diacungi jempol.

Seperti pengembangan Umbul Ponggok di Kabulaten Klaten oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat, yang mampu menghasilkan PAD lebih dari Rp10 miliar per tahun.

Kunjungan tahunan tersebut, kata dia, mengajak mahasiswa bertemu dan berdiskusi langsung dengan para praktisi pemerintahan.

Termasuk penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan disentralisasi fiskal di pemerintah provinsi, sekaligus kiat-kiat pemerintah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah yang dapat berkontribusi dalam pembangunan, serta bagaimana pengelolaan dana dari pemerintah pusat.

“Mahasiswa berdialog langsung dengan Wakil Gubernur Jateng dan pejabat terkait lainnya. Tadi dijelaskan tentang penggunaan alokasi dana umum dan khusus dari pemerintah pusat, program pembangunan infrastruktur maupun peningkatan sumberdaya manusia,” katanya.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin dalam paparanya menjelaskan, gebrakan program telah diluncurkan Pemprov Jateng di berbagai sektor.

Baik pembangunan infrastruktur jalan melalui program “Jateng Tanpa Lubang”, program Pelayanan Terpadu Satu Atap, program peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal, serta bidang kesehatan, di antaranya program “Nginceng Wong Meteng” atau monitoring terhadap kesehatan ibu hamil.

“Untuk program pendidikan kita punya SMK Negeri Jateng yang tersebar di tiga daerah, yang dikhususkan untuk siswa miskin dan berprestasi di bidang akademik, dan semua biayanya gratis. Selain itu, di Desa Ponggok Kabupaten Klaten yang pengelolaan BUMDesnya sangat maju, hingga ada program ‘Satu Keluarga Satu Sarjana’, dengan biaya berasal dari pendapatan BUMDes, yang mencapai Rp14 miliar per tahun,” bebernya.

Mengenai transfer dana pemerintah pusat, lanjut pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, lebih banyak terserap ke belanja pegawai dan belanja modal.

Sehingga untuk pemberdayaan sektor lainnya, berbagai terobosan dilakukan Pemprov Jateng.

Demikian pula dalam upaya membangun dan memberdayakan sebanyak 34,4 juta penduduk Jawa Tengah yang bermukim di 35 kabupaten dan kota.

Termasuk penduduk miskin yang berjumlah sekitar 4 juta jiwa yang tersebar di 14 kabupaten zona merah miskin.

“Berbagai program pengentaskan kemiskinan terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui terobosan-terobosan dan pembiayaan nonAPBD. Antara lain penguatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan mengajak seluruh stakeholder, terutama perusahaan-perusahaan swasta untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan,” bebernya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *