Pekan Panutan Pajak Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

SEMARANG (Asatu.id) – Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, Pekan Panutan Pajak PBB 2019 yang digelar oleh Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan sinergtas antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hal taat membayar pajak.

Untuk itu, Hendi sapaan akrab Wali Kota itu mengimbau masyarakat dapat tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

“Sehingga dengan begitu target pajak daerah dalam membiayai pembangunan dapat tercapai, dimana seperti yang disampaikan tadi bahwa PBB telah menjadi komponen pajak dengan kontribusi terbesar dalam pembangunan Kota Semarang,” katanya, kemarin.

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan, kebijakan pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat Kota Semarang pada tahun 2018 lalu terbukti sangat efektif. Di mana kurang lebih 161.860 wajib pajak merasakan dampak dari pembebasan PBB karena memiliki aset kurang dari Rp 130 juta.

Tak hanya itu, menurut pria yang akrab disapa Hendi ini, seluruh masyarakat Kota Semarang juga mendapatkan keringanan dengan adanya penurunan kewajiban pajak sebesar 40% dari nilai yang ditetapkan sebelumnya.

“Kebijakan tersebut pada awalnya dinilai akan merugikan Pemerintah Kota Semarang karena berpotensi menurunkan potensi pajak yang terkumpul dari PBB. Namun faktanya, pasca diterapkan kebijakan tersebut jumlah penyetoran PBB di Kota Semarang justru meningkat dibanding tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Kala itu, lanjut Hendi banyak kalangan menilai kebijakan setelah diterapkannya pemotongan hingga pembebasan pajak olehnya di tahun 2018, ternyata justru membuat partisipasi masyarakat Semarang semakin meningkat dalam melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Hendi memaparkan jika di tahun 2017 PBB menjadi sumber pembangunan dari sektor pajak terbesar di Kota Semarang, pasca diterapkan kebijakan pemotongan pajak di tahun 2018, PBB naik menjadi yang terbesar pertama. Di sisi lain, Hendi juga menekankan jika peningkatan partisipasi pajak juga meningkat karena pemerintahan hari ini lebih responsif.

“Terbukti pembebasan ini tidak lantas membuat pendapatan berkurang, justru ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyetoran pajak,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Yudi Mardiana, menjelaskan bahwa jajarannya berupaya penuh untuk meningkatkan penerimaan pajak PBB ini diantaranya dengan memberi edaran ke OPD agar para ASN dapat membayar PBB saat penerimaan gaji atau TPP.

“Alhamdulilah hasilnya cukup signifikan. Dari sekian OPD terpilih Dispendukcapil, Asisten 2, dan Kecamatan Tugu yang kami nilai sangat patuh. Untuk itu kami beri hadiah berupa TV, kulkas, dan Sepeda sebagai bentuk apresiasi,” imbuhnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *