Sekolah Perlu Terapkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan

SEMARANG (Asatu.id) – Penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah di tingkat SLBN/SMAN/SMKN di Jateng, membuat akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov Jateng meningkat.

Selain itu, dengan penerapan sistem itu, juga dapat mewujudkan program strategis sekolah yang terjangkau, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng, Sumarno, saat seminar Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II di Ruang Merapi Kantor BPSDMD Jateng, Kamis (20/6).

Turut hadir sebagai mentor dalam seminar proyek perubahan berjudul “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas dan Mewujudkan Sekolah yang Terjangkau di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” tersebut, Sekda Jateng Sri Puryono.

Sumarno menjelaskan, pengelolaan keuangan sekolah milik Pemprov Jateng saat ini dilakukan secara manual atau belum menggunakan sistem aplikasi. Pengelolaan keuangan secara manual oleh sekolah selama dua tahun terakhir atau sejak bergabung dengan Pemprov Jateng pada 2017, masih menemui hambatan.

“Berbagai hambatan tersebut di antaranya, akuntabilitasnya kurang memadai karena transaksi keuangan yang sangat besar, meliputi 39 SLB, 360 SMA dan 235 SMK,” katanya.

Selain itu, dengan sistem manual maka validitasnya sulit terjamin, belum dapat diperoleh informasi mengenai besaran satuan biaya pendidikan per siswa, dan belum ada aturan yang dapat di pedomani oleh sekolah-sekolah dalam rangka mencari dan mengelola sumber-sumber pendanaan sekolah dan batasan-batasan penggunaan keuangan sekolah.

Menurutnya, agar efektivitas sistem aplikasi dapat diterapkan secara baik, perlu dibuatkan peraturan gubernur yang akan menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah dalam menerapkan sistem aplikasi, serta mengatur batasan-batasan dalam mencari sumber-sumber pendanaan sekolah dan penggunaannya.

Sekda Jateng Sri Puryono mengapresiasi proyek perubahan Kepala BPKAD Jateng tersebut. Proyek perubahan tersebut sesuai dengan permintaan atau kebutuhan sekolah, terutama menyangkut manajemen keuangan pasca beralihnya kewenangan SLBN/SMAN/SMKN kepada Pemprov Jateng.

“Saya minta untuk membuat proyek perubahan yang betul-betul dibutuhkan oleh Pemprov Jateng, termasuk sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemprov Jateng. Harapan saya proyek ini terus berkelanjutan dan ada sistem aplikasi yang berbasis IT,” pintanya.

Menurut Sekda, manfaat dari sistem aplikasi bagi Pemprov Jateng, yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara umum, pengelolaan keuangan sekolah secara khusus, serta percepatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan sekolah. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *