Paripurna DPRD Kota Semarang Soal Persetujuan MSP MXGP 2019, Supriyadi tak Ingin Ada Penyimpangan Anggaran

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua DPRD Kota Semarang H Supriyadi Ssos MA tidak menginginkan adanya penyimpangan penggunaan anggaran terkait pelaksanaan Grand PRIX Motocross MXGP of Asia 2019 sebanyak 15 Miliar.

“Tentunya kita tidak mau adanya penyimpangan terkait penggunaan anggaran yang tidak tepat maka dari itu kita lebih berhati-hati dan harus cermat dalam hal memutuskan sesuatu apalagi menyangkut anggaran 15 Milyar,” katanya, usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang yang membahas Permohonan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Penyelenggaraan MXGP 2019 dengan Pemerintah Kota Semarang, Selasa (11/6).

Dia mengatakan DPRD Kota Semarang juga telah melaksanakan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD membahas Permohonan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Penyelenggaraan Grand PRIX Motocross MXGP of Asia 2019.

“DPRD Kota Semarang telah melaksanakan rapat Paripurna dalam rangka menanggapi surat dari pemerintah kota terkait dengan MSP penyelenggaraan MXGP Motocross 2019,” ucapnya.

Lebih lanjut Lek Di sapaan akrab Supriyadi menambahkan bahwa anggaran yang berasal dari APBD merupakan uang rakyat, sehingga harus dilakukan monitoring secara intensif sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara transparan.

“Anggaran dari rakyat kota Semarang harus dipertanggung jawabkan secara transparan Oleh karena itu kami berharap adanya monitoring secara intensif,” ujarnya.

Dia berharap nantinya seluruh pemasukan dari MXGP Motocross 2019 dapat masuk ke kas daerah sehingga menjadi tambahan Pendapatan daerah kota Semarang.

“Sehingga nantinya seluruh pendapatan dari pelaksanaan MXGP Motocross 2019 itu bisa masuk ke kasda sehingga menjadi tambahan Pendapatan asli daerah kota Semarang,” pungkasnya.

Menurut Supriyadi, dengan mengubah mekanisme yang semula dana hibah menjadi dana kegiatan Dispora, akan memudahkan pihak DPRD dalam mengawasi dan memantau kegiatan tersebut. Pertanggungjawaban kegiatan juga akan lebih jelas.

Di sisi lain, dengan mekanisme ini, MXGP 2019 akan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) melalui ticketing maupun sponsor.

“Kalau dulu dana hibah tidak memberikan kontribusi ke PAD. Melalui kegiatan Dispora, keuntungannya, hasil ticketing dan sponsor bisa masuk ke Kasda,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Semarang Hevearita G Rahayu Mengatakan, penyelenggaraan MXGP tahun ini akan sedikit berbeda dari tahun lalu. Pada 2018 lalu, Pemkot Semarang memberikan dana hibah kepada Ikatan Motor Indonesia Jawa Tengah (IMI Jateng) untuk penyelenggaraan MXGP 2018. Namun, kali ini Pemkot mengemas gelaran internasional MXGP ini masuk dalam kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang.

“MXGP 2018 kemarin kan alhamdulillah bisa sukses memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di Kota Semarang utamanya tourism. Oleh karena itu, pada 2019 ini kami akan selenggarakan kembali dengan mekanisme yang berbeda,” jelas Ita usai Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang.

Menurut Ita, persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan dan masih terus berjalan. Pada gelaran ini, Pemkot bekerjasama dengan pihak asing sebagai pemegang lisensi sehingga membutuhkan persetujuan dari DPRD Kota Semarang.

“Kegiatan ini sudah mulai berporses, kami harap bisa segera mendapat persetuhuan sehingga kami bisa melangkah ke yang lainnya,” imbuhnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *