Beberapa Korban Penggusuran Hunian Liar Tambakrejo Mulai Terserang Penyakit

SEMARANG (Asatu.id) – Sebagian besar korban penertiban hunian liar di RT 5 RW 16, Tambakrejo,  Tanjung Emas masih bertahan di tengah puing-puing bangunan bekas tempat tinggal mereka. Beberapa tenda pun mulai didirikan oleh beberapa relawan yang perduli terhadap nasib korban penertiban hunian liar itu.

Ketua RT 5 RW 16, Tanjung Emas  Rochmadi mengatakan beberapa anak-anak dan orang dewasa mulai terkena penyakit akibat angin malam dan hujan yang mengguyur wilayah Kota Sematang bebebrapa hari lalu. Menurutnya hingga saat ini di area tersebut masih minim pelayanan.

“Anak-anak terkena demam, batuk dan pilek. Satu-satunya bangunan yang diharapkan tidak dironohkan seperti TPQ Al Firdaus dan mushala yang ada disini juga ikut diratakan menggunakan alat berat. Harusnya bangunan ibadah itu jadi pertimbangan agar tidak dirobohkan juga,” katanya, Sabtu (11/5).

Terkait hal itu, Ketua KBH Petir, Zaenal Petir saat meninjau lokasi tersebut mendampingi Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso Sabtu (11/5) mengaku prihatin dengan kondisi warga yang terdampak penggusuran. Apalagi fasilitas yang ada di lokasi tergolong minim, dan bantuan juga masih kurang meski sudah ada dari beberapa swasta dan relawan.

Dia menegaskan, penggusuran warga Tambakrejo itu merupakan pelanggaran. Apalagi sebelumnya telah dilakukan perjanjian antara warga, Komnas HAM dan pemerintah. Intinya isinya warga akan direlokasi ke lahan disposal yang saat ini diurug dan pindah secara swadaya.

“Dalam perjanjiannya mereka baru akan pindah ke lahan  yang saat ini sedang diurug letaknya di depan rumah yang dirobohkan. Tapi sebelum lahan tersebut selesai, malah dirobohkan rumah para warga. Saya rasa ini yang jadi permasalahannya sehingga bisa dikatakan melanggar HAM,” katanya.

Petir menegaskan, korban mayoritas merupakan warga yang sudah beridentitas Kota Semarang. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah nelayan. Sehingga tidak logis jika mereka direlokasi ke Rusunawa Kudu yang jaraknya jauh dari laut biasa mereka mencari ikan.

“Mereka ini adalah warga Kota Semarang yang memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah harus memperhatikan ini, kondisi korban saat ini juga memprihatinkan, ada beberapa yang mulai sakit,” paparnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso mengatakan, Rabu pekan depan pihaknya akan memanggil seluruh pihak terkait. Termasuk dari Pemkot, BBWS Pemali Juana dan perwakilan warga.

Dia menilai, penggusuran yang dilakukan tersebut terburu-buru. Apalagi korban dijanjikan rusun di dekat daerah tersebut, namun hingga kini lahan pembangunan dan rencananya belum jelas.

“Ini terburu-buru dan sangat merugikan warga yang digusur. Harusnya relokasi dilakukan sesuai perjanjian, apalagi warga bersedia membuat tempat relokasi sementara secara swadaya,” imbuhnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *