Kewajiban LHKPN Eselon IV di Jateng Patut Ditiru Daerah Lain

SEMARANG (Asatu.id) – Upaya mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Jateng terus dilakukan dengan beragam cara.

Setelah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi diluncurkan, seluruh inspektorat kabupaten/kota di Jateng dan para Kepala SKPD digembleng dalam Workshop Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Provinsi Jateng Jalan Pemuda Semarang, Jumat (3/5).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen dan Inspektur Provinsi Jateng Hendri Santosa.

Direktur Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Syarief Hidayat menekankan, rapor Indonesia untuk masalah KKN masih di angka 38. Jika kepolisian, jaksa dan KPK tidak bergerak, maka kondisi Indonesia akan terus dalam lingkaran KKN yang merugikan negara maupun rakyat.

“Di Singapura contohnya, sekelas guru, tidak boleh memberi les kepada siswa di sekolah tempat guru itu mengajar. Soal jabatan camat, sekarang ini saja menggunakan uang/suap. Belum lagi untuk jabatan yang lebih tinggi. Kasus terakhir kita temukan 4.000 amplop dengan total Rp 8 miliar untuk kebutuhan serangan fajar. Indonesia ini sudah sangat parah,” katanya.

Upaya menekan korupsi yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng, misalnya kewajiban melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga eselon empat di Jateng, menurut Syarief, patut ditiru oleh daerah lain di Indonesia. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *