Wakil Ketua KPK Hadiri Seminar Anti Korupsi USM

Wakil Ketua KPK Hadiri Seminar Anti Korupsi USMSEMARANG (Asatu.id) – Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) baru-baru ini menggelar Seminar Nasional (Semnas) “Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi” yang bertempat di Auditorium Ir Widjatmoko.

Kegiatan yang diikuti 450 peserta dari berbagai instansi ini  menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisis Pemberantas Korupsi (KPK), Laode M Syarif SH L LM Ph D, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum (Guru besar hukum pidana FH UGM) dan Prof Dr Muladi SH (Mantan Menteri Kehakiman/ Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip).

Selain itu panitia juga menghadirkan keynote speaker  yang sekaligus membuka acara Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum (Rektor Undip).

Terkait hal itu, Rektor USM Andy Kridasusila SE MM mengaku bahwa USM tidak hanya menyelenggarakan proses belajar mengajar, tetapi juga sharing penegtahuan.

“Harapannya apa yang dilakukan pemerintah selama ini akan menjadikan semua elemen dalam masyarakat ikut mengawal semua aktivitas sebisa mungkin ada transparansi kejujuran sehingga jika melakukan hal-hal yang baik akan menjadikan indonesia lebih maju dan hebat,” katanya, Kamis (11/4).

Sementara itu, Prof Yos  pada saat kegiatan seminar tersebut menyampaikan bahwa penanggulangan korupsi hanya bersifat trajectory, artinya bersifat itu-itu saja, mengulang-ulang treatment yang pada kenyataanya korupsi tetap saja terjadi.

“Korupsi sendiri menyebabkan multiple losses seperti, kehilangan atau kerugian atas kekayaan negara yang dikorupsi, biaya pencegahan, pengawasan, penegakan, dan pemeliharaan napi, kehilangan sumber daya manusia, kehilangan kesempatan,” paparnya.

Senada, dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap kurikulum yang berhubungan dengan isu-isu korupsi akan lebih banyak dilaksanakan. Selain itu, pihaknya juga ingin meningkatkan kerjasama antara pusat pembelajaran korupsi di KPK dengan yang ada di universitas-universitas salah satunya adalah USM, perbaikan regulasinya dan paling sulit adalah memperbaiki perilaku.

“Pendidikan anti korupsi, kita sudah tanda tangan MoU dengan kementrian pendidikan tinggi dan kementerian kebudayaan dan kemeterian agama, jadi pendidikan anti korupsi akan diinternalisasi dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, salah satu wujudnya adalah Semnas Ini kita berharap USM juga menyisihkan apakah di MKDU atau apa ada bagian-bagian memasukkan nilai-nilai integritas,” katanya.

“Kurikulum di Fakultas Hukum harus didesain sesuai perkembangan teknologi, hukum yang dirancang harus menjawab masyarakat dan law enfoercement agencies. Selain itu dosen-dosen juga harus gaul bahwa dunia tidak selebar universitas saja, mahasiswa harus dibekali kemampuan praktik atau bukan hanya teori dan pasal-pasal saja,” imbuhnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *