Pemerintah Harus Perhatikan Hak dan Fasilitas Pedagang Kecil di Bidang Kuliner

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua Umun Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia Abdullah Mansuri menjelaskan para pembuat kebijakan (pemerintah daerah) harus lebih memperhatikan pedagang kecil khususnya yang bergerak di bidang kuliner.

Perhatian itu, misalnya dengan menjaga kenyamanan dan juga menata kios pedagang. Menurutnya, banyak kios pedagang kuliner kaki lima yang belum ditata dengan baik.

“Selain itu masih banyak pungutan liar  kepada para pedagang. Mereka juga masih dijajah oleh preman-preman lokal,” ujar Abdullah.

Karena itu dia berharap ada kepedulian kepada para pedagang kaki lima, terutama untuk memperbaiki menajamen kebijakan mengenai pedagang kaki lima.

“Banyak sekali para pedagang ini yang tidak diurus pemerintah daerah. Dibiarkan begitu saja,” paparnya.

Menurutnya, sektor kuliner di pedagang kaki lima juga belum diurus dengan baik.

“Untuk pemda yang penting ada pemasukan dari PKL, tetapi tidak pernah ditata,” ucapnya.

Dia mengusulkan untuk pedagang kaki lima khusus kuliner diberikan hak dan fasilitas yang sama dengan para pedagang pasar. Misalnya, diberikan hak kios, serta turut dipromosikan sebagai salahsatu daya tarik daerah.

“Sebab, potensi usaha kuliner jalanan ini sangat besar jika dapat dikelola dengan baik. Apalagi Indonesia memiliki keragaman kuliner yang bisa menjadi daya tarik,” tandasnya.

Potensi kuliner bagi perekonomian juga ditegaskan Badan Ekonomi Industri Kreatif (Bekraf). Data Bekraf menyebutkan, hingga 40 persen dari pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditopang oleh kuliner.

Sementara itu, Kepala Bekraf, Triawan Munaf, mengatakan aspek kebersihan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan lebih baik.

“Di sisi lain, penyajian serta pemasaran juga menjadi hal penting untuk bisa bersaing,” katanya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *