Komisi C DPRD Jateng Tinjau Budi Daya Ikan Air Tawar di Klaten

KLATEN (Asatu.id) – Komisi C DPRD Jateng meminta Balai Budi Daya Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk tahun ini tetap fokus pada perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi C, Muhammad Rodhi menegaskan hal itu menyusul perubahan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng itu menjadi  Balai Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL). Pada kesempatan itu Komisi C diterima Kepala BLPKIL Tuty Sri Lestari.

“Kami (Komisi C) semua berharap, meski nomenklaturnya berubah, Bu Tuty (Kepala BLPKIL) tetap fokus pada pelayanan masyarakat seimbang dengan pencapaian PAD,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, saat memimpin kunjungan kerja komisi ke BLPKIL Loka Janti, Klaten, baru-baru ini.

Rodhi lebih lanjut mengapresiasi kinerja BLPKIL yang tahun lalu di tengah musim kemarau sangat panjang masih mampu merealisasikan PAD sebesar Rp 1,1 miliar. “Meski hanya 83 persen dari target,” jelas politisi yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada Pileg-Pilpres serentak tahun ini.

Senada, Anggota Komisi C, Sarwono ,juga mendorong BLPKIL meningkatkan produksi benih ikan Nila Larasati, mengingat selama ini masih belum mampu memenuhi pasar lokal. Nila Larasati merupakan benih unggul bermutu hasil persilangan Induk Jantan Nila Pandu dengan Induk Betina Nila Hitam Kunti.

“Data penjualannya memang sampai Yogya dan Jatim. Tapi pasar Jateng masih sangat terbuka,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk diketahui ikan Nila Larasati (Nila merah strain Janti) yang dikembangkan di loka Janti telah bersertifikat dan pertama kali dilepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada November 2009 sebagai benih unggul bermutu.

Menurut Kepala BLPKIL, Tuty Sri Lestari, saat ini dari tujuh loka eks BBIAT,  empat loka berubah fungsi menjadi laboratorium untuk uji multilokasi, dan tiga loka tetap menjadi pusat  perbenihan ikan air tawar.

Meski tinggal tiga, yakni loka Janti (Klaten), loka Ngrajek (Magelang) dan loka Tambaksogra (Banyumas), namun target PAD ditetapkan Rp 1 miliar.

“Dulu targetnya Rp 1,3 miliar tapi dari tujuh loka. Sekarang hanya tiga loka. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai,” tuturnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *