Diduga Terindikasi Pelanggaran, KPK Desak Bawaslu Periksa Apel Kebangsaan

Diduga Terindikasi Pelanggaran, KPK Desak Bawaslu Periksa Apel KebangsaanSEMARANG (Asatu.id) – Gelaran kegiatan Apel Kebangsaan yang diadakan di Lapangan Pancasila Simpang Lima Kota Semarang, Minggu (17/3), diduga ada indikasi pelanggaran. Kegiatan acara tersebut ditengarai menjadi ajang kampanye pemilu pemenangan paslon.

Lembaga Swadaya Masyarakat Kawal Pemilu Kita (LSM KPK) Jawa Tengah mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng untuk memeriksa secara langsung kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng tersebut.

“Kami menduga ada indikasi pelanggaran pemilu pada kegiatan Apel Kebangsaan yang diadakan Pemprov Jateng. Oleh karena itu, kami mendesak Bawaslu Jateng untuk memeriksa dugaan pelanggaran kegiatan tersebut,” kata Koordinator KPK, Syaefudin Anwar, Sabtu (16/3).

Lebih jauh KPK mendesak lembaga penyelenggara pemilu bisa lebih aktif dalam merespon dan membaca pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah. Agar pelaksanaan Pemilu yang berintegritas bisa terwujud.

Selain itu, Anwar juga turut menyinggung tentang besarnya anggaran dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan Apel Kebangsaan tersebut yang mencapai angka Rp 18 miliar dan bersumber dari APBD Jateng.

“Kalaupun kampanye untuk pemenangan paslon, seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara apapun yang pembiayaannya bersumber dari APBD. Ini sesuai dengan Pasal 304 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” katanya.

Anwar menegaskan, daripada menghamburkan uang rakyat untuk kegiatan acara seperti itu, Gubernur dan Pemprov Jateng seharusnya fokus bekerja untuk masyarakat. Apalagi tingkat kesejahteraan dan kemiskinan di Jateng masih tinggi.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *