UPPD Rembang Surplus Pendapatan, Komisi C Minta Tingkatkan Prestasi

SEMARANG (Asatu.id) – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang selama 2018 mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi target, yakni Rp 123,348 miliar (107,96%) atau mengalami surplus pendapatan Rp 9,105 miliar. Terkait itu, Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja UPPD Rembang.

Demikian kesimpulan yang diungkapkan Sekretaris Komisi C, Tety Indarti, saat dialog dengan jajaran UPPD Rembang, belum lama ini. Politikus Partai Demokrat itu juga berharap Kepala UPPD Rembang yang baru, Tulus Sulistyo, dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pajak di Rembang.

“Kami (Komisi C) mengapresiasi capaian UPPD Kabupaten Rembang di tahun 2018 lalu. Tentu kami berharap pada Pak Tulus dan jajarannya untuk meningkatkan prestasi itu,” pinta Tety.

Sedangkan  anggota Komisi C Sarwono menyarankan, untuk penagihan tunggakan pajak, sekiranya dapat digencarkan razia gabungan. Hal itu mengingat sistem penagihan ‘dari pintu ke pintu’ dinilai tidak efektif.

“Melalui razia gabungan, tidak hanya yang menunggak pajak bisa ditilang. Melainkan kendaraan yang kekurangan perlengkapan atau ada yang tidak berfungsi tetap bisa ditilang. Sehingga lebih efektif, penunggak pajak maupun pelanggar lain bisa ditilang. Dan biasanya warga memilih membayar pajak langsung di tempat ketimbang bayar denda tilang,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Senada, anggota Komisi C, Ahmad Ridwan mengingatkan jajaran UPPD agar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Demikian pula dalam pelaksanaan razia gabungan, petugas harus sabar dan sopan. Sambil mengingatkan agar razia tidak digelar terus menerus dengan berpindah-pindah tempat.

“Pajak secara nasional masih menjadi tumpuan pendapatan. Kita wajib memberikan pelayanan prima, jangan sampai warga mau membayar pajak sampai mengantri, misalnya. Razia di jalanan juga perlu sedemikian rupa agar warga tidak tertekan melainkan mendapatkan pelayanan yang prima pula,” politisi PDI Perjuangan itu berpesan.

Sedangkan anggota Komisi C Muhammad Rodhi menyoroti rekapitulasi  tunggakan pajak di Kecamatan Rembang mencapai Rp 4,2 miliar dan paling besar diantara Kecamatan-kecamatan lainnya.

“Padahal itu kan di ibu kota kabupaten. Oleh karena itu mohon dibalik, yakni agar ke depan Kecamatan Rembang menjadi contoh, tunggakannya harus lebih kecil dibanding lainnya, ” saran politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Untuk diketahui UPPD Rembang memiliki wilayah tugas 14 kecamatan, pada tahun lalu ditarget PAD Rp114, 348 miliar dan terrealisasi Rp 123,453 miliar (107,96%) atau mengalami surplus Rp 9,105 miliar. PAD sebesar tersebut disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 65,622 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 55,527 miliar.  Adapun tunggakan pajak yang timbul pada tahun 2018 lalu sebesar Rp 14,501 miliar (94.137 kendaraan).

“Tahun 2019 ini kami ditarget PAD sebesar Rp 119,703 miliar dan alhamdulillah sudah terrealisasi Rp 12,567 miliar per Januari,” jelas Kepala UPPD Rembang Tulus Sulistyo. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *