Komisi B DPRD Jateng Konsultasikan Raperda LMDH ke Perhutani

Komisi B DPRD Jateng Konsultasikan Raperda LMDH ke PerhutaniSEMARANG (Asatu.id) – DPRD Jateng, dalam hal ini Komisi B mengonsultasikan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Tengah kepada Perhutani, di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Perum Perhutani, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin.

Ketua Komisi B M Chamim mengatakan, raperda ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,mengingat angka kemiskinan di Jateng masih tinggi. Dari hasil pemetaan kantong kemiskinan itulah ternyata banyak  ditemukan masyarakat yang tinggal di dekat hutan.

“Ironisnya justru masyarakat yang tinggal di dekat hutan dengan tingkat kemiskinan tinggi,” katanya.

Chamim secara panjang lebar menyatakan, dari hasil seminar yang diselenggarakan Komisi B di Kabupaten Semarang beberapa waktu lalu, ada beberapa poin penting yang bisa didiskusikan dengan Perhutani.

Pertama perihal Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) versus Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Selama ini izin tersebut kerap tumpang tindih. Izin PHBM dikelola oleh Perhutani, sedangkan IPHPS dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Masyarakat kerap bingung dengan kedua aturan tersebut.

“Dengan konsultasi ini diharapkan dapat menyatukan dua pandangan kedua kelompok ini,” kata anggota Fraksi PKB tersebut.

Sementara, Direktur Perum Perhutani Hari Priyanto menjelaskan, sejauh ini posisi Perum Perhutani hanyalah sebagai operator. Karena itulah regulasi harus dijalankan. Regulasi yang dijalankan mengacu pada  P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang IPHPS dan Peraturan Menteri LHK  P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Ia menambahkan, pemahaman yang kurang utuh menimbulkan masalah di lapangan, tapi setelah diimplementasikan ada progress yang bagus di beberapa lokasi. Namun, secara prinsip kedua Peraturan Menteri ini ditujukan untuk kesejahteaan masyarakat desa hutan.

Perum Perhutani menyambut baik terkait rencana raperda yang akan disusun di Jawa Tengah. Sebab, sebagai BUMN, Perum Perhutani berkepentingan sekali karena Raperada langsung tertuju dengan masyarakat desa hutan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *