Komisi A DPRD Jateng Ingatkan Bawaslu Soal Mahar Politik

Komisi A DPRD Jateng Ingatkan Bawaslu Soal Mahar PolitikSEMARANG (Asatu.id) – Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Syamsurie, memimpin anggota rombongan Komisi A melakukan pemantauan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal, di Kantor Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), Kamis (24/1).

Tujuan pantauan karena par wakil rakyat ingin pengawasan Pilpres dan Pileg 2019 ini tetap optimal sekaligus untuk meminimalisasi pelanggaran pada saat hari H, 17 April 2019 mendatang.

Wakil Ketua Komisi A, Fuad Hidayat mengungkapkan, Bawaslu yang masuk pada Gakkumdu harus ekstra ketat mengawasi praktik-praktik mahar politik yang sering dijumpai di lapangan.

“Mengingat biaya politik yang begitu besar terkait pencalonan legislatif ataupun presiden, mahar politik adalah yang paling rawan. Gakkumdu bisa mengusut hingga penyelidikan ketika ada dugaan praktik transaksi mahar politik,” ungkap politikus PKB itu.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tegal, Ikbal Faizal mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Harapannya bisa mengurangi risiko yang dikhawatirkan bersama.

“Kami mengacu pada UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum, dasar hukumnya sudah jelas. Jadi kalau ada pelanggaran, kami siap langsung lapor. Salah satu kasus yang paling baru Kepala Desa Harjosari Kidul. Harapan ke depan untuk perangkat desa, ASN atau siapa pun untuk berhati-hati dan jangan berani-berani untuk melakukan atau terlibat dalam kampanye,” kata Ikbal yang nuga Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal.

Untuk kedepannya, Komisi A berharap Bawaslu lebih memfokuskan pada pengawasan administrasi terkait penetapan DPT, pengawasan terhadap fisik yaitu alat peraga kampanye, dan pengawasan proses pelaksanaan pada saat pencoblosan. Karena kesuksesan Pemilu 2019 merupakan tanggung jawab bersama.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *