Ketua DPRD Kota Semarang Silaturahmi dengan Tenaga Pendidik se-Semarang Tengah

Ketua DPRD Kota Semarang Silaturahmi dengan Tenaga Pendidik se-Semarang Tengah

Caption : Ketua DPRD Kota Semarang Menghadiri Cara Silaturahmi dengan Pegawai Pendidik (Guru TK, PAUD, KB) Non ASN Kecamatan Semarang Tengah.

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menghadiri kegiatan silaturahmi dan audiensi DPRD Kota Semarang dengan pegawai Pemerintah Non-ASN Kecamatan Semarang Tengah (PAUD,TK,KB) Kota Semarang, di SD Negeri Pindrikan Lor 3, Sabtu (19/1).

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, banyak masukan dari guru yang sudah diangkat menjadi Non-ASN maupun guru yang hingga saat ini belum atau masih menjadi tenaga kontrak baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih kental di dunia pendidikan, yakni gaji atau honor yang masih tidak layak atau masih di bawah Upah Minimum Kota (UMK).  Mereka ini sebagian besar merupakan guru PAUD, TK, dan KB swasta.
“Kita mencoba untuk menyerap aspirasi dari para tenaga pengajar, baik dari PAUD, TK maupun Kelompok Bermain (KB). Dan yang menjadi fokus kami, bagaimana kesejahteraan para guru itu lebih terjamin dengan mendapatkan honor atau gaji yang layak,” katanya.
Lebih lanjut, Supriyadi mengakui, beberapa guru yang belum masuk sebagai tenaga Non-ASN Pemkot Semarang memang belum memiliki besaran honor yang ideal (standar UMK -red).
“Jadi guru yang belum diangkat menjadi Non-ASN, khususnya yang mengabdi di sekolah swasta maupun negeri besaran honor masih jauh dari kata layak,” katanya.
Oleh karena itu, untuk memperbaiki kesejahteraan dari guru tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk menganggarkan di tahun anggaran 2020, sehingga hak dan kewajiban yang diemban guru tersebut dapat seimbang.
“Intinya mereka menuntut kesejahteraan, terutama soal honor. Di tahun 2020 anggran itu bisa masuk, dan SKPD bisa mengkaji untuk mendapatkan regulasi yang tepat, sehingga bisa dianggarkan bersama. Minimal disamakan dengan kelembagaan masyarakat yang lain, atau itu di dalam Dinas Pendidikan yang akan mengkajinya nanti. kita konsisten mengupayakan,” ungkapnya.
Supriyadi menilai, tenaga pendidik seperti guru TK, PAUD maupun KB merupakan pondasi awal untuk jenjang pendidikan anak, sehingga kesejahteraan guru juga perlu diperhatikan.
“Sehingga para siswa juga dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin regulasi nya bisa para guru yang belum masuk di Non-ASN bisa diikutkan ke pihak ke tiga,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekjen Non-ASN Kota Semarang Susilowati mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Seamrang tersebut. Menurutnya, dengan kegiatan tersebut semua aspirasi dari guru dapat ditampung untuk kemudian dijadikan kebijakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
“Sejauh ini sudah banyak pembenahan, salah satunya pengangkatan pegawai honorer yang saat ini sudah diangkat sebagai pegawai Non-ASN Pemkot Semarang,” katanya.
Namun demikian, masih banyak tenaga honorer, khususnya di sekolah swasta, yang belum mendapatkan gaji yang layak. Terlepas hal itu, Ketua DPRD Kota Semarang juga memberikan motivasi untuk terus menjadi pendidik yang royal.
“Memang masih ada yang belum standar penggajian, namun di sini kami termotivasi oleh Pak Supriyadi. Pak Pri tadi memberikan motivasi untuk kita  agar tetap menjadi tenaga pendidik yang royal. Hal ini demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Semarang yang saat ini semakin hebat,” imbuhnya.

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. vinska berkata:

    ada kabar gembira nih buat tenaga pendidik, barusan aku baca di http://ayobandung.com/read/2020/11/19/154354/pemerintah-salurkan-bantuan-subsidi-upah-bagi-tenaga-pendidik-non-pns akan dapat bantuan subsidi nih

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *