Percepat Penanggulangan Kemiskinan, Petakan Prioritas Wilayah

SEMARANG (Asatu.id) – Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Jateng, terutama penanganan di 14 kabupaten yang masuk zona merah kemiskinan, Pemerintah Jawa Tengah bersama instansi terkait terus memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen, saat memberi pengarahan pada Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Jateng, Kamis (17/1).

“Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemprov Jateng dalam program pembangunan lima tahun kedepan. Ini menjadi perhatian kita semua, dengan prinsip keroyokan atau gotong royong, serta dukungan dan komitmen seluruh stakeholder melalui sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Di depan jajaran SKPD Provinsi yang juga dihadiri Sekda Jateng Sri Puryono, Wagub menyebutkan, terdapat 14 daerah di Jateng yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni Demak, Grobogan, Blora, Rembang, Pemalang dan Brebes, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Banyumas, Kebumen, Klaten, dan Sragen.

Guna mempermudah sekaligus mempercepat penanganan kemiskinan yang tersebar di belasan daerah, mantan anggota DPRD Jateng tersebut meminta adanya pembagian atau pemetaan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan 2019-2023. Pemetaan tersebut yakni Jateng wilayah timur meliputi Kabupaten Demak, Grobogan, Blora, dan Rembang.

Sedangkan Jateng wilayah barat adalah Pemalang dan Brebes, bagian selatan yakni Wonosobo, Banjarnegara dan Purbalingga, lalu Purworejo, Banyumas dan Kebumen. Sementara, wilayah Soloraya meliputi Klaten dan Sragen.

“Pembagian wilayah ini untuk mempermudah memonitoring, koordinasi dan komunikasi antarinstansi terkait. Terlebih prinsip penanggulangan kemiskinan di Jateng adalah keroyokan atau kerja bareng dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial,” bebernya.

Tidak kalah penting, imbuh pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, data warga miskin yang akurat dan transparan di setiap daerah hingga tingkat desa. Data warga miskin harus dipampang di papan informasi desa, sehingga semua warga dapat bersama-sama memonitoring perkembangan kemiskinan di masing-masing daerah.

“Sehingga jika ada nama warga yang dicantumkan di data warga miskin tetapi kenyataannya tidak miskin lagi, maka harus dicoret dan ganti dengan warga lain yang masih miskin. Selain itu juga mempermudah memonitoring apakah warga yang tahun lalu miskin sekarang masih kategori miskin atau sudah membaik,” pintanya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *