Selama 2018, Bawaslu Jateng Tertibkan 40 Ribu APK Pemilu

Selama 2018, Bawaslu Jateng Tertibkan 40 Ribu APK PemiluSEMARANG (Asatu.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah, sepanjang 2018 lalu telah menertibkan 48.478 alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019.

Rinciannya, sebanyak 48.022 APK yang ditertibkan hingga Desember lalu diturunkan karena terpasang di tempat terlarang. Kemudian sebanyak 429 APK lainnya ditertibkan karena dipasang pada kendaraan umum, dan 27 sisanya karena melanggar konten.

“Ada berbagai jenis APK yang kami tertibkan, seperti pamflet, spanduk, poster, stiker, baliho, dan lain-lain, yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” papar Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subhi, di Kantor Bawaslu Jateng, Senin (7/1).

Penertiban ribuan APK melanggar ketentuan itu, menurut Fajar Subhi, dilakukan jajarannya bersama dengan beberapa instansi lain, seperti Satpol PP, KPU kabupaten/kota, dinas perhubungan, polisi, dan lain-lain.

“Beberapa daerah yang penertiban APK-nya sangat banyak, di antaranya Kudus 5.130, Rembang 3.372, Klaten 3.215, Kota Semarang 3.741, Brebes 3.094, dan lain-lain,” bebernya.

Fajar memaparkan, salah satu metode kampanye, sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU Kampanye, adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum. Namun, pasal 34 PKPU tentang kampanye juga melarang beberapa lokasi dipasang APK.

Misalnya, lanjut Fajar, APK tidak boleh dipasang di tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

“Pemasangan APK juga harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut,” tandasnya.

Fajar meminta kepada peserta pemilu, baik partai politik, tim kampanye calon presiden/calon wakil presiden, anggota DPD maupun para caleg, selalu mentaati berbagai ketentuan dalam undang-undang maupun PKPU dan Perbawaslu.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *