Bawaslu Temukan KPU Kota Semarang Lakukan Pelanggaran

SEMARANG (Asatu.id) – Bawaslu Kota Semarang menilai KPU kota Semarang melakukan pelanggaran administratif. Hal itu didasarkan pada bukti persidangan yang dalam hal ini ditemukan sejumlah fakta.

Pelanggaran tersebut pasalnya berupa syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses perekrutan penambahan 2 (dua) calon anggota PPK  Gajahmungkur yang bernama Elsa Megasaputri Seprianti dan Wahyu Ciptaningsih.

Ketua Bawaslu Kota Semarang M. Amin mengungkapkan, pelanggaran itu terjadi pada Pemilu 2019  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018.

“Untuk itu Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Nomor: 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/ XI/2018 tentang hasil seleksi wawancara dan penetapan anggota PPK pada pemilu tahun 2019 khususnya di Gajahmungkur,”katanya, Jumat (21/12).

Sementara itu, kata Amin, KPU Kota Semarang harus melakukan seleksi ulang perekrutan PPK di kecamatan Gajahmungkur.

Dijelaskan, caranya adalah dengan melakukan verifikasi ulang PPK Pilkada 2018 dan/atau berasal rekomendasi lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi.

“Tidak dibenarkan ada pendaftar selain dari jalur yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Koordiv penanganan pelanggaran Bawaslu kota Semarang Naya Amin Zaini menambahkan, putusan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *