Di Jateng “Virus” Transparansi Tersebar Hingga Pedesaan

SEMARANG (Asatu.id) – “Virus” transparansi telah menyebar hingga pedesaan di Jawa Tengah. Maka wajar jika di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, Pemprov Jateng dinilai terinformatif oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

Kini banyak desa di Jateng yang sudah membuka informasi publik, baik melalui website, aplikasi, maupun media sosial. Bukti lain dari telah tersebarnya virus transparansi, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah memberikan penghargaan KIP Award 2018 kepada beberapa desa dan kepala desa yang dinilai berprestasi dalam keterbukaan publik.

Penghargaan diserahkan di Patra Convention Hotel, Jumat (7/12) malam. Selain dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Ketua KIP Jateng Sosiawan, Komisioner KI Pusat, Romanus Ndau Lendong, sejumlah bupati/wali kota dan SKPD se-Jateng, serta jajaran Forkopimda.

Beberapa desa yang mendapat penghargaan KIP, antara lain Desa Kemiri Barat Kabupaten Batang, Desa Gemantar Kabupaten Wonogiri, Desa Dermaji Kabupaten Banyumas, Desa Ngemplak Kabupaten Temanggung, Desa Cigedong Brebes, Desa Kapencar Wonosobo dan Desa Beran Wonosobo.

Gubernur Ganjar Pranowo memberikan apresiasi terhadap keberanian kepala desa dan jajarannya, dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Yang keren saat ini, keterbukaan informasi publik sudah dijalankan oleh pemerintahan hingga tingkat desa. Menurut saya, desa jauh lebih seksi untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka,” ujar gubernur yang hadir pada Malam Penghargaan KIP Award 2018.

Pemerintahan desa, tambah gubernur, merupakan garda terdepan sebagai pelayan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat tidak akan lagi kebingungan mengakses informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi publik di tingkat desa juga dapat mempercepat pembangunan dan menghindarkan desa dari praktik korupsi.

“Misalnya masyarakat jadi tahu dana desa untuk apa sih, cara mereka terlibat dalam pembangunan desa seperti apa dan sebagainya. Kalau semua desa dapat terbuka, maka semua akan berjalan sesuai harapan,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Keterbukaan informasi publik saat ini, menurut Ganjar, adalah hal yang mutlak. Sudah tidak zamannya lagi pemerintah pelit terhadap informasi yang memang banyak dibutuhkan masyarakat.

“Sekarang itu zamannya right to know. Maka kita harus terbuka namun tidak telanjang. Untuk itu saya berharap semua badan publik di Jawa Tengah dapat menjalankan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini,” pungkasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *