Lebih dari 50% Badan Publik Jateng Cukup Informatif

Lebih dari 50% Badan Publik Jateng Cukup InformatifSEMARANG (Asatu.id) – Lebih dari 50 persen badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk dalam kategori cukup informatif, terutama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, Arief Boedijanto, pada acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Aula Kantor Diskominfo Jawa Tengah, belum lama ini.

Menurut Arief Boedijanto, sebanyak 23 SKPD Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih nilai di atas 71 pada penilaian mandiri oleh PPID Pembantu. Nilai tersebut merupakan batas rerata capaian total indikator PPID Pembantu di seluruh badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil ini juga diimbangi oleh 20 dari 35 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Lebih dari separuh PPID Utama di kabupaten/ kota berhasil meraih nilai di atas rerata capaian penilaian total indikator yakni 77,94.

“Secara rerata sudah baguslah, meski belum hijau semua. Ada yang perlu ditingkatkan,” kata Arief.

Dikatakan, hasil tersebut merupakan penilaian awal dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, penilaian dilakukan melalui visitasi dan uji publik hingga pada puncaknya nanti akan diberikan penghargaan keterbukaan informasi publik untuk SKPD Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten kota se Jawa Tengah.

Kegiatan Rakor juga mengundang akademisi FIB Undip Dr Amirudin, yang menjadi narasumber acara dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Sosiawan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *