DPRD Jateng Raih Penghargaan LHKPN KPK RI

JAKARTA (Asatu.id) – DPRD Jateng mendapat penghargaan LHKPN KPK RI dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakorda) 2018. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, dan diterima langsung Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (5/12).

Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam komitmennya mewujudkan parlemen moderen dan terbuka sejak tahun 2015. Sebelumnya, KPK juga pernah memberi penghargaan kepada DPRD Jateng sebagai pelopor integritas.

Seperti yang disampaikan. Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi bahwa penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas komitmen DPRD Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi melalui mekanisme dan cara yang sistemik sehingga dipandang bisa efektif.

“Upaya pencegahan tindak korupsi di DPRD Jawa Tengah yang dibuat secara sistemik dimulai dari mengirimkan seluruh anggota DPRD Jawa Tengah yang jumlahnya 100 anggota, untuk mengikuti Workhop Tunas Integritas. Untuk program ini, sudah tercapai 100%,” kata Rukma.

Upaya yang lain dari komitmen pencegahan korupsi, lanjut Rukma, adalah mewajibkan seluruh anggota DPRD Jawa Tengah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) kepada KPK . Hingga saat ini semua sudah dibuat dan diterima secara lengkap LHKPN-nya. Hanya ada tiga LHKPN anggota yang perlu disempurnakan karena format teknis semata.

“Pencapaian ini sungguh suatu langkah awal yang patut kita syukuri bersama. Tidak ada perubahan besar tanpa langkah pertama. Karena itulah, kami terus mengkaji dan mempersiapkan semua anggota bukan saja untuk menjadi lebih paham dan disiplin dalam hal LHKPN tapi juga dalam hal pelaporan pajak tahunan sebagai bagian dari mekanisme pendukung yang penting dalam komitmen yang kami bangun,” paparnya.

Politisi PDIP itu menegaskan, kesepakatan membuat LHKPN di DPRD Jateng tidak hanya diucapkan dan diikrarkan saja, tapi dinyatakan secara tertulis dalam Tata Terib (Tatib) DPRD Jawa Tengah tahun 2018. Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam dokumen resmi lembaga legislatif, bukan sekedar wacana.

Tatib tersebut akan terus disempurnakan dengan menyiapkan model sanksi administratif para anggota DPRD Jawa Tengah yang terlambat menyerahkan LHKPN-nya kepada KPK.

“Mengenai bentuk sanksi, kami tengah mengkaji bersama model yang paling pas. Ada beberapa usulan yang masuk di antaranya pembuatan surat teguran, pemanggilan oleh Badan Keormatan sampai penundaan atas penerimaan gaji. Mana yang cocok, masih kami kaji bersama,” tegasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *