Soal Poster Jokowi Raja Jawa, Sriyanto Saputro: Jangan Asal Tuduh, Punya Bukti Lapor Polisi

SEMARANG (Asatu.id) – Sekretaris DPD Gerindra Jateng Ir Sriyanto Saputro meminta semua pihak agar tidak asal melemparkan tuduhan soal pemasangan maupun pencopotan poster-poster bergambar Jokowi ’Raja Jawa’ yang bertebaran di wilayah Jawa Tengah.

“Setiap pelanggaran, ada presedur atau proses hukumnya.  Tidak asal comot atau tuduh pelakunya. Kalau PDI Perjuangan punya bukti kuat siapa dalangnya, laporkan saja ke polisi, beres,” kata Sriyanto Saputro saat dihubungi Asatu.id melalui sambungan telepon, Selasa malam (13/11).

Seperti diketahui, poster-poster dan stiker bergambar capres petahana Joko Widodo dengan kostum raja Jawa tersebar di pelosok Jawa Tengah. Hal ini membuat PDIP geram, karena merasa tidak membuatnya. Tudingan pun mengarah ke lawan politik.

PDIP langsung menginstruksikan jajarannya di Jawa Tengah untuk menyisir jalanan dan mencopoti poster-poster tersebut. Tak hanya yang berbentuk spanduk, stiker di kaca mobil angkutan umum juga dicopoti.

Sriyanto menegaskan Gerinda sebagai salah parpol besar tidak mungkin melakukan perbuatan sekotor itu demi mendapatkan simpati masyarakat jelang Pemilu 2019.

“Kami tidak mudah terprovokasi dengan model-model kampanye hitam seperti itu. Daripada mengurusi soal poster Jokowi Raja Jawa, Gerindra lebih baik memfokuskan soal pencapresan Prabowo Subianto ke daerah-daerah,” ujar mantan Pemimpin Redaksi Wawasan itu.

Mengacu pengalaman sebagai Ketua Panwas Pemilu Jateng 2018, Sriyanto mengaku model kampanye hitam ini juga pernah menimpa calon Gubernur Bibit Waluyo. Selembaran kampanye hitam yang menggegerkan itu, setelah ditelusuri Panwas ternyata bukan dilakukan pihak lawan politik dari Bibit Waluyo.

“Saya tidak heran model kampanye hitam nyasar ke Gerinda. Maklum pada Pemilu 2019, kandidat presidennya kan cuma dua orang, Joko Widodo dan Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dia meminta para elite polite dan masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan adanya poster seperti Jokowi ‘Raja Jawa’. Jangan sampai Pemilu yang menjadi pesta demokrasi rakyat untuk memilih presiden/wakil presiden lima tahun ke depan ternodai oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *