Perda Harus Jamin Penerapan Hukum Demokratis dan Responsif

SEMARANG (Asatu.id) – Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat pembangunan wilayah harus mampu menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah daerah harus ditopang dengan aturan hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa terbitnya peraturan kepala daerah.

Hal tersebut menjadi pembahasan serius dalam acara Prime Topic yang mengangkat tema “Mekanisme Pembentukan Perda”. Acara berlangsung kurang lebih selama satu setengah jam di Ruang Bahana Hotel Noormas, Selasa (6/11).

Acara dihadiri tiga narasumber penting, yakni  Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras W, Indrawasih Kabiro Hukum Prov Jateng dan Dr Lita Tyesta Dosen Fakultas Hukum Undip.

Dijelaskan, dalam menyusun rancangan Perda atau Raperda, DPRD harus mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan di antaranya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut sebagai syarat agar produk Perda yang dihasilkan dapat menjamin terbitnya hukum yang demokratis dan responsif.

Pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang mengolah materi muatan ke dalam Perda secara singkat dan jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami.

Selain itu, pembentukan naskah akademi yang memadai dalam proses pembuatan Perda wajib dilakukan, sehingga Perda tidak mudah direvisi.

Sebagai payung hukum kebijakan daerah masyarakat semestinya sudah tahu sasaran dan tujuan pembentukan Perda berikut mekanisme sampai ditetapkannya Perda sebagai produk hukum. Selain itu harus terlibat ke dalam kontrol kinerja legislasi yang meliputi jumlah Perda dan seberapa bagus kualitas perda yang disusun. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *