Dorong CSR untuk Bantu Premi BPJS Pekerja Nonformal

SEMARANG (Asatu.id) – Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY, Moch Triyono mengatakan, pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan perusahaan, agar program CSR mereka dapat digunakan untuk membantu membiayai premi kepesertaan pekerja nonformal.

“Ketika perusahaan itu mempunyai keuntungan, maka mereka bisa mengalokasikan sebagian untuk para pekerja rentan atau para pekerja yang kurang beruntung agar mendapatkan perlindungan. Minimal mereka punya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan jaminan sosial, sekaligus mencegah munculnya warga miskin baru di masyarakat,” bebernya.

Hal itu dikatakan Moch Triyono saat menghadiri Sosialisasi Anugerah Paritrana 2018 oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY, di Grand Candi Hotel, Senin (29/10).

Anugerah Paritrana sukses digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan secara perdana pada tahun lalu. Pemprov Jateng pun berhasil menyabet Juara I Anugerah Paritrana Tahun 2017 kategori pemerintah provinsi, mengungguli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga meraih Juara I Anugerah Paritrana Tahun 2017 kategori pemerintah kabupaten/kota.

“Ini adalah anugerah jaminan sosial yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota atas kepeduliannya terhadap masyarakat pekerja di kota dan kabupatennya masing-masing,” terang Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY Moch Triyono saat menghadiri Sosialisasi Anugerah Paritrana 2018 oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY, di Grand Candi Hotel, Senin (29/10).

Triyono menjelaskan, program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja formal. Pekerja nonformal seperti pedagang kaki lima pun seharusnya ikut serta dalam program jaminan sosial tersebut agar memperoleh perlindungan dari risiko kecelakan kerja. Terlebih dari sisi kuantitas, persentase pekerja nonformal lebih besar daripada pekerja formal.

“Kalau dihitung perbandingan persentasenya, pekerja formal itu sebesar 40 persen, sedangkan yang pekerja nonformal 60 persen dan mereka juga menjadi objek perlindungan jaminan sosial. Iuran yang harus dibayar untuk pekerja nonformal hanya Rp 16.800 per bulan. Tentu ini tidak memberatkan pekerja,” jelasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *