Kontruksi Bangunan di Daerah Bencana Perlu Memperhatikan Persoalan Pondasi

SEMARANG (Asatu.id) – Kepala Basarnas Jateng, Aris Sofingi mengatakan, saat ini di Jawa Tengah ada sembilan kasus kebencanaan. Dalam tugasnya, Basarnas sendiri selain menangani bencana juga membantu kepolisian, misalnya dalam kasus kecelakaan dan orang hilang.

“Kami bertugas untuk mencari dan menolong orang yang kena bencana. Harapan kami, semua orang dapat selamat seperti semboyan kami,” tegas Aris, saat menjadi salah satu nara sumber dalam dialog “Wedangan” di Studio I Stasiun TVRI Jateng, Pucang Gading, Rabu (17/10) sore.

Dalam acara itu tampil pula nara sumber utama Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi dan Kasi Data & Informasi Stasiun Klimatologi Semarang BMKG, Iis Widya Harmoko. Kemudian Setyoajie Prayoedhie dari Stasiun Geofisika Banjarnegara BMKG, dan Ahli Konstruksi Gempa Undip, Windu Partono.

Berbicara soal dampak gempa, Windu Partono mengatakan, konstruksi bangunan di daerah gempa perlu memerhatikan persoalan pondasi. Paling tidak, saat terjadi gempa pondasi bangunan tetap bertahan atau tidak langsung ambruk/ runtuh.

“Oleh karena itu, kekuatan pondasi bangunan harus melihat apakah bangunan itu berdiri di daerah gempa atau tidak. Jadi, saat gempa terjadi, bangunan tidak langsung runtuh sehingga setelah atau pasca gempa bangunan masih bisa dipakai lagi dengan beberapa perbaikan,” jelas Windu.

Menilai soal sejumlah bangunan yang ada saat ini, kata dia, masih banyak bangunan yang tidak berstandar nasional atau SNI. Dampaknya, bangunan mudah runtuh saat terjadi retakan atau bencana.

“Standar itu perlu disosialisasikan pihak-pihak terkait agar masyarakat lebih bisa memahaminya,” tambahnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *