Minimalkan DPT Ganda, KPU Bisa Optimalkan Database Kependudukan Nasional

SEMARANG (Asatu.id) – Untuk dapat mendeteksi kemungkinan adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda karena KTP ganda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mengoptimalkan database kependudukan nasional.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Zudan Arief Fakrulloh, pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Patra Convention Hotel, Rabu (12/9).

Menurutnya, DPT ganda masih menjadi persoalan dalam pemilihan umum. Pihaknya pun siap membantu dengan menyediakan database kependudukan yang bisa mendeteksi data ganda masyarakat dalam waktu singkat.

Namun, dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) yang diambil dari database kependudukan nasional hanya sebatas pemilih pemula.

“Jadi tugas kita memberikan DP4 dan DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) sudah kita lakukan. Kalau DPT-nya nanti banyak yang ganda itu sepenuhnya tanggung jawab KPU. Namun kalau KPU minta bantuan, mari kita bantu,” bebernya.

Zudan menyampaikan pada database Dukcapil nasional per 30 Juni 2018, tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 263.950.794 orang. Dari jumlah tersebut warga yang wajib KTP berjumlah 191.509.749 orang, dan pada periode September 2018, sebanyak 96,17 persen wajib KTP atau 184.171.283 orang, telah melakukan perekaman.

Sedangkan pemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun sejumlah 79.384.777 anak, dan pada periode Agustus 2018 sejumlah 71.334.651 atau 89,86 persen telah memiliki akte kelahiran.

“Sisa wajib KTP yang belum melakukan perekaman akan diselesaikan paling lambat Desember 2018,” tegasnya. (is) 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *