Ketua DPRD Jateng : Jika Pemilu Tak Berintegritas, Berarti Kemunduran

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi menandaskan, di satu sisi pemilu berintergritas akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik yang akan menggerakkan roda pemerintahan sebagai wujud “state-building”.

Namun di sisi lain, pemilu yang berintegritas akan memastikan tetap terjaga dan terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa sebagai wujud “nation-building.”

“Kita akan mengalami kemunduran dan kerugian besar jika tidak dapat menyelenggarakan pemilu yang berintegritas tersebut. Pada tahun 2019 mendatang untuk pertama kali kita akan melaksanakan pemilu serentak legislatif dan presiden/wakil presiden. Memang segera tergambar kompleksitas, bahkan kerumitan, dalam penyelenggaraannya dari berbagai aspek. Namun pemilu serentak mendatang harus menjadi pemilu yang berintegritas baik proses dan hasilnya,” kata Rukma.

Hal itu dikatakan Rukma pada pelaksanaan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng, di Hotel Patra Convention, Rabu (12/9).

Rapat yang dibuka Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu menampilkan beberapa narasumber, yaitu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen (Purn) Soedarmo, Ketua DPRD Rukma Setyabudi, Kapolda Irjen Pol Condro Kirono, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Ketua KPU Joko Purnomo, dan Ketua Bawaslu Fajar SAKA.

Menurut Rukma, DPRD juga memiliki peran penting dalam menyukseskan Pileg dan Pilpres 2019, terutama di wilayah Provinsi Jawa Tengah.Peran penting tersebut pertama-tama bisa dilihat dari aspek legalitas.

Pada UU No 23/2014 menyebutkan, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan salah satu dari 11 kewajibannya disebutkan, setiap anggota DPRD wajib menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sementara secara aspek legalitas, potensi peran DPRD pada dua arah, yaitu arah ke luar (eksternal) dan ke dalam (internal). Peran DPRD ke luar terkait kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bersama kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah lainnya, menjalankan sejumlah tugas dan wewenang. Dalam hubungan kerja dengan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar,” tuturnya.

“Sedangkan potensi peran DPRD secara internal dapat dirunut dari ketentuan bahwa setiap anggota DPRD adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu yang wajib menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambah Rukma. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *