Pemkot Kehilangan Rp 200 Miliar Akibat Revisi Pembebasan Denda Tunggakan Pajak

SEMARANG (Asatu.id) – Potensi pendapatan sektor pajak Pemerintah Kota Semarang bakal hilang sekitar Rp 200 miliar, sebagai akibat dari kebijakan pemutihan atau penghapusan denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 tahun lebih, yakni sejak 2013-2018.

Penghapusan denda tunggakan PBB itu, menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi A Mardiana, berlaku bagi semua wajib pajak.

Para wajib pajak, lanjut Yudi, hanya diwajibkan membayar nilai pokok pajaknya saja. Namun waktu pembebasan denda itu hanya berlaku selama bulan Agustus ini.

‘’Pendapatan dari denda rata-rata Rp 5 miliar per tahun. Tapi kalau penerapan penghapusan denda PBB untuk 5 tahun itu berdasar data yang ada nilainya mencapai sekitar Rp 200 miliar’’, kata Yudi A Mardiana.

Yudi menegaskan, pembebasan denda tunggakan PBB itu berlaku mulai tanggal 1 – 31 Agustus 2018, berkenaan dengan peringatan HUT Kemerdekaan ke-73 RI.

‘’Kami berharap para wajib pajak bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Caranya mudah dan cepat, tidak perlu mengajukan permohonan,’’ pesannnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *