Komisi A DPRD Kota Semarang Soroti Penataan Reklame

SEMARANG (Asatu.id) – Banyaknya reklame yang berdiri di atas tanah milik pemkot, taman kota atau trotoar, membuat kalangan anggota DPRD Kota Semarang prihatin. Pihak Komisi A meminta agar penataan reklame seperti itu segera dilaksanakan.

Menurut anggota Komisi A, Johan Rifai, penataan reklame perlu dilakukan seiring dengan berakhirnya masa transisi penyelenggaraan reklame berdasarkan Perda No 6 Tahun 2017 tentang Reklame pada 31 Desember 2018 mendatang.

“Penataan reklame sudah harus dilakukan mulai sekarang, Perda No 6 Tahun 2017 sudah cukup jelas mengatur tentang reklame, tinggal diimplementasikan dengan peraturan wali kota atau perwal,” kata Johan Rifai, usai pelaksanaan sosialisasi Perda Reklame yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Senin (6/8).

Johan Rifai menandaskan, saat ini banyak reklame yang berdiri di atas tanah milik pemkot, taman kota atau trotoar. Ke depan hal tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi, namun dipindah ke persil pribadi.

Konsekuensinya, menurut politisi PKS itu, pemkot tidak bisa menarik retribusi, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame.

Penataan reklame, lanjut Johan Rifai, juga menambah keindahan kota, karena trotoar, taman dan sarana publik lainnya akan bersih dari reklame.

“Dengan makin berkurangnya titik reklame, maka hanya perusahaan bonafide yang bisa pasang reklame karena tarifnya mahal, dengan sendiri reklame akan lebih tertata,” tambahnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *