DPD: Pilkada Serentak Harus Sesuai Perundangan yang Berlaku

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengingatkan, Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung Rabu (27/6) besok harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Akhmad Muqowam saat Rapat Kerja dengan KPU Jateng dan para stakeholder, di Gedung KPU Jawa tengah, Senin (25/6). Hadir pada acara itu para anggota DPD RI perwakilan Jawa Tengah, yaitu GKR. Ayu Koes Indriyah, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Bambang Sadono.

Menurut Muqowam, dasar pelaksanaan Pilkada Serentak yang ketiga adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang merupakan penyempurnaan dari UU Pilkada sebelumnya.

“Pilkada serentak ini berlaku untuk 171 daerah dengan rincian sebanyak 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota,” katanya.

Tentang fungsi dan keberadaan DPD, Muqowam menjelaskan bahwa DPD merupakan representasi daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan melalui fungsi yang dimilikinya. Salah satunya adalah fungsi pengawasan.

Menyoroti aoal rekapitulasi perhitungan suara, Muqowan merasa yakin mekanisme pengawasannya sudah baik di bawah kendali KPU dan Bawaslu.

Namun Muqowam berharap ke depan pemaksimalan teknologi juga harus dilakukan, seperti halnya di Amerika dimana pemilihan suara dilaksanakan sekitar pagi hari lalu hasil pemungutan suaranya sudah bisa diperoleh pada malam hari.

“Menurut kami hal itu menjadi penting agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *