Sarasehan PWI Sepakati HPN Tetap 9 Februari

SEMARANG (Asatu.id) – Sarasehan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, berlangsung di Monumen Pers, Solo, Senin (30/4). Tema yang dibahas kali ini berkaitan adanya usulan soal penggantian tanggal peringatan HPN yang selama ini sudah berlangsung 9 Februari.

Hadir dalam kegiatan itu Plt  Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tedjo, Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS dan Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Sihono HT, para wartawan dan pengamat media. Hadir juga mantan Sekjen PWI Pusat Bambang Sadono yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng.

Sarasehan menghasilkan lima kesepakatan. Yang pertama, sepakat mempertahankan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional sebagai Harga Mati. Argumentasinya, berdasarkan pendekatan kesejarahan lahirnya Pers Nasional dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia melalui kongres pertama yang diikuti insan pers di seluruh Tanah Air, pada 9 Februari 1946, di Monumen Pers, Solo.

Kedua, meminta seluruh kekuatan PWI dari pusat hingga kabupaten/kota untuk menyosialisasikan HPN melalui komunikasi ke banyak pihak termasuk Presiden dan pimpinan DPR hingga masyarakat luas serta pembuatan buku putih tentang HPN. Hal ini untuk menjawab munculnya upaya dari pihak-pihak yang menggencarkan kampanye hitam terhadap pelaksanaan HPN selama ini.

Ketiga, pelaksanaan Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, dalam implementasinya terbukti memberi manfaat yang besar kepada masyarakat terutama daerah yang menjadi tuan rumah. Baik dari aspek ekonomi, pengembangan pariwisata dan promosi daerah.

Keempat, menuntut statuta keterwakilan Dewan Pers secara proporsional, mengingat hingga kini, ketidakproporsionalan keterwakilan sangat merugikan PWI yang memiliki anggota terbesar. Sebanyak 90 persen lebih wartawan di Tanah Air adalah anggota PWI.

Dan kelima mengajak PWI di seluruh Tanah Air dan PWI Pusat secara delegasi untuk menemui Ketua Dewan Pers guna menyampaikan tuntutan tersebut, sebelum bulan puasa tahun ini.

Kesepakatan itu ditandatangani Ketua PWI Solo, Ketua PWI Jawa Tengah dan Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *