Pemkot akan Bangun RS di Wilayah Semarang Barat

SEMARANG (Asatu.id) – Walikota Semarang Hendrar Prihadi meminta Dinas Kesehatan Kota Semarang membuat kajian untuk pembangunan rumah sakit di wilayah Semarang bagian barat, Selasa (20/3).

Hal itu untuk menyikapi permintaan dari masyarakat yang mengharapkan adanya sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah di wilayah bagian barat tersebut.

Teddy Sudarmono, salah seorang warga Semarang,  sebelumnya meminta Pemerintah Kota Semarang supaya membangun rumah sakit sekelas RS KRMT Wongsonegoro di Pedurungan. Diharapkan rumah sakit itu dibangun di wilayah Kecamatan Ngaliyan atau Mijen.

Warga Ngaliyan itu memiliki pengalaman mengantre cukup lama selama berjam-jam saat mengantarkan istrinya yang sakit berobat di Puskesmas Ngaliyan. Dia merasa tidak nyaman, karena istrinya yang harus segera diobati tidak kunjung dipanggil petugas.

‘’Petugasnya kurang atau bagaimana saya tidak tahu. Akibat tidak kunjung dipanggil dan ditangani dokter terpaksa saya harus izin kerja sehari karena ngantrenya lama,’’ katanya

Dia menilai fasilitas kesehatan dari pemerintah kota masih kurang dan tidak boleh hanya mengandalkan puskesmas. Karena diharapkan ada rumah sakit daerah baru di Semarang bagian barat.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, bahwa pemerintah kota masih memiliki banyak lahan di wilayah bagian barat terutama di daerah Kecamatan Mijen. Karena itu, pihaknya akan meminta Dinas Kesehatan untuk membuat kajian kemungkinan bisa membangun rumah sakit di wilayah bagian barat tersebut.

Bahkan, menurutnya Kota Semarang memang idealnya ada 2 rumah sakit umum daerah lagi di samping sudah ada RS KRMT Wongsonegoro. Sebab Pemkot Semarang saat ini memiliki program layanan kesehatan UHC (Universal Health Coverage) yang mengcover layanan kesehatan seluruh warga Semarang yang mau berobat di kelas 3.

‘’Pembangunan rumah sakit baru di Semarang memang sangat realistis, karena jumlah kamar untuk kelas 3 masih kurang. Saya sendiri minta di wilayah Mijen karena di situ pemerintah masih memiliki lahan yang luas, tapi tentu nanti harus ada kajian,’’ ujarnya

Namun demikian, harapannya layanan kamar kelas 3 jangan hanya pemerintah yang memikirkan, tapi juga rumah sakit-rumah sakit swasta. Berdasarkan data masih banyak rumah sakit swasta yang ternyata juga belum mematuhi aturan 20 persen penyediaan kamarnya untuk layanan kelas 3. (is)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *