Pacu Kinerja Ketua RT dan RW, Pemkot Naikkan Upah Tarik Pajak

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua RT dan RW di Kota Semarang, selama ini menjadi mitra Pemkot, khsusnya dalam pembagian dan penarikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan upah sekedarnya.

Tahun 2018 ini peran mereka akan semakin dimaksimalkan dengan dibarengi upah atau fee yang jumlahnya akan dinaikkan. Jumlah kenaikan itu mencapai 100 persen.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana menjelaskan, upaya menaikkan jumlah upah atau fee tersebut dilakukan untuk memacu kinerja para ketua RT dan RW sebagai ujung tombak penarikan PBB, sekaligus sebagai upaya memenuhi target penerimaan pajak yang sudah dicanangkan. Terlebih, adanya penghapusan PBB bagi wajib pajak yang nilai jual obyek pajaknya di bawah Rp 130 juta.

“Uang jasa RT dan RW kami naikkan 100 persen. Untuk RT dari Rp 1.200 menjadi Rp 2.400 per lembar SPPT dan untuk RW dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000 per lembar SPPT,” kata Yudi Mardiana.

Menurut Yudi, upaya menaikkan upah bagi ketua RT dan RW juga untuk memacu target penerimaan pajak tahun 2018 ini. Seperti diketahui, Bapenda manargetkan pemasukan dari sektor pajak tahun 2018 ini sebesar Rp 376 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan dibanding pendapatan sektor pajak tahun 2017 lalu sebesar Rp 346 miliar.

Sementara untuk kebutuhan fee RT dan RW dalam melakukan penarikan 516.000 lembar SPPT se-Kota Semarang tahun 2018, menurut Yudi, instansinya membutuhkan anggaran Rp 2,6 miliar. Rencananya, anggaran tersebut baru akan diajukan pada APBD Perubahan mendatang.

“Kenaikan upah bagi ketua RT dan RW itu untuk apresiasi dan memacu mereka agar penerimaan PBB ini mencapai target yaitu Rp 376 miliar yang naik dari 2017 lalu Rp 346 miliar. Karena wajib pajak yang NJOP-nya di bawah Rp 130 juta kan dihapus atau digratiskan,” ucapnya. (udins)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *