Revisi SPPT, Bapenda Minta Waktu 2 Pekan

SEMARANG (Asatu.id) – Walikota Semarang, Hendrar Prihadi meminta Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang segera melakukan pencetakan SPPT PBB 2018 yang baru, sehubungan dengan revisi kebijakan jumlah pembayaran PBB yang baru.

Hendi, sapaan akrab walikota, juga memerintahkan agar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 2018 lama yang belum sampai kepada masyarakat untuk dihentikan pembagiannya.

“Upayakan secepat mungkin masyarakat dapat menerima SPPT PBB 2018 yang baru, dengan nominal yang telah kita revisi,” pinta Hendi kepada jajarannya.

Terkait permintaan Hendi tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Yudi Mardiana menyatakan butuh waktu sekitar dua pekan bagi Bapenda mencetak SPPT PBB 2018 yang telah direvisi.

“Tapi walaupun begitu kami upayakan dalam proses revisi ini tidak mengganggu pelayanan yang kami berikan. Bahkan kalau ada pembayaran PBB yang mendesak untuk keperluan tertentu, bisa langsung berkomunikasi untuk dibuatkan surat terlebih dahulu,” kata Yudi Mardiyana, Selasa (27/2).

Sebelumnya, banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, ditindaklanjuti Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dengan merevisi kebijakan tersebut. Kenaikan PBB tahun 2018 diturunkan hingga 40 persen. Keputusan itu diambil oleh Walikota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut setelah melakukan rapat terbatas, Senin (26/2) malam.

Hendi menekankan bahwa besaran kenaikan PBB yang ditetapkan pada saat ini dirasa penting untuk direvisi atas dasar aspirasi masyarakat. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa nyatanya kenaikan PBB yang saat ini dirasakan masyarakat sungguh membebani, maka saya minta dilakukan penghitungan ulang,” tegas Hendi kepada seluruh peserta rapat.

“Revisi ini juga berlaku untuk masyarakat yang sudah membayarkan PBB 2018, yang saya minta untuk kemudian diberikan kompensasi,” tambah Hendi.

Kompensasi yang dimaksud Hendi tersebut antara lain adalah dengan mengakumulasikan kelebihan pembayaran PBB 2018 untuk pembayaran PBB di tahun berikutnya. “Jadi setelah kita turunkan kenaikannya, untuk yang sudah membayar, kelebihannya akan digunakan untuk PBB di tahun berikutnya, jadi tidak akan hilang,” jelas Hendi.

Adapun untuk yang NJOP-nya di bawah Rp 130 juta, Hendi menegaskan komitmennya untuk menggratiskan biaya PBB yang harus dibayarkan. “Sehingga untuk NJOP di bawah 130 juta yang seharusnya gratis tetapi justru terbayarkan, harus segera dikembalikan melalui anggaran perubahan di 2018 ini,” tandasnya. (udins)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *