Ombudsman Jateng Investigasi Kasus Siswa SMAN 1 Semarang Dikeluarkan

SEMARANG (Asatu.id) – Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi kasus dua siswa SMAN 1 Semarang yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Hal itu menurut Sabaruudin Hulu, sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. “Kami akan periksa dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri dalam waktu dekat ini,” katanya.

Kasus ‘drop out’ dua siswa pengurus OSIS SMAN 1 Semarang, AF dan AN, yang dinilai mencoreng wajah pendidikan di Kota Semarang ini menjadi sorotan banyak pihak untuk turun tangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyatakan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang untuk dimintai keterangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Sri Kusuma Astuti, mengungkapkan, kasus tersebut perlu mendapat kajian serius dan komprehensif agar tidak mengorbankan anak dalam memeroleh hak pendidikan.

“Akan kami tindaklanjuti. Kepala Sekolah (SMAN 1 Semarang) akan kami undang untuk dimintai keterangan,” kata Sri Kusuma, Minggu (25/2).

Tidak hanya itu. Pihaknya, lanjut Sri, akan menurunkan tim untuk melakukan penelusuran mengenai kasus tersebut. Hal itu untuk mengetahui secara detail terkait informasi masalah ini di lapangan seperti apa. Ia memertegas, hal terpenting adalah hak pendidikan bagi dua siswa yang dikeluarkan tersebut harus dipertahankan.

“Yang jelas tim kami terdiri atas BP3AKB, unsur Polda Jateng, Kejaksaan, Pengadilan, maupun dari unsur rumah sakit, nanti akan kroscek di lapangan. Setelah dari lapangan, kami akan memasilitasi dan koordinasikan. Hak anak untuk sekolah kami usahakan untuk diberi,” katanya.

Menurut Kusuma, sekolah mengambil kebijakan mengeluarkan siswa tentunya perlu mempertimbangkan sejauh mana kasus tersebut.

“Tinggal kasusnya nanti seperti apa. Perlu dilihat dulu. Hak anak memeroleh pendidikan ini yang harus diberikan. (Apabila terpaksa dikeluarkan dari sekolah tersebut), hak pendidikan anak tetap wajib ada. Tidak harus di sekolah situ. Misalnya karena kasus tertentu si anak malu, akan kami upayakan di sekolah lain. Dia harus tetap sekolah,” tandasnya. (udins)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *