DPRD Jateng Minta Warga Segera Pindah saat Proyek Tol Semarang-Demak Digarap

SEMARANG (Asatu.id) – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan ketika pembangunan proyek Tanggul Laut dan Tol Semarang-Demak di Wilayah Kelurahan Sidogemah, Kabupaten Demak, warga harus segera pindah saat pembangunan fisik proyek itu dimulai.

Selain itu, ia menambahkan, sistem drainase dalam pembangunan proyek tersebut sangat sangat diperhatikan. Pasalnya, selama ini daerah di lokasi proyek sering dilanda rob dan banjir.

“Sistem drainase perlu diperhatikan serius. Memang, disini sering banjir karena proyek itu berkaitan dengan Sungai Babon. Problemnya, Sungai Babon sendiri membawa sedimen yang besar,” ujarnya, Senin (26/2).

\Anggota Komisi D DPRD Jateng Ida Nur Saadah menambahkan, para warga setempat berharap pembangunan proyek tersebut segera dilaksanakan. Menurutnya, persoalan banjir yang selama ini kerap melanda telah membuat warga setempat jenuh.

“Warga itu sudah terlalu jenuh dengan kondisi tersebut. Untuk itu, mereka juga berharap secepatnya (proyek tanggul laut) segera direalisasikan. Saya kira nggak masalah kalo ada bedol desa karena tingkat penurunan tanah disini sampai 30 cm sehingga gampang kena banjir,” terangnya.

Data Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) menyebutkan, rencana Proyek Tol Semarang-Demak itu sekitar 24 km dengan kebutuhan tanah seluas 189,7 hektare. Proyek itu terbagi menjadi 2 seksi, yakni Seksi 1 Kota Semarang sepanjang 3,05 km dengan kebutuhan tanah seluas 24,1 hektare di 1 kecamatan dan 3 kelurahan.

Seksi 2 Kabupaten Demak sepanjang 20,95 km dengan kebutuhan tanah seluas 165,6 hektare di 4 kecamatan dan 18 desa/ kelurahan.  Dalam proyek itu, perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan tanah kurang lebih 18 bulan.

Untuk perkiraan nilai tanah yang belum dibebaskan dalam proyek tol dan tanggul laut sekitar Rp 6,85 triliun. Pembiayaan pengadaan tanah itu dialokasikan dari APBN 2018.

Disebutkan pula, dari total kebutuhan lahan Proyek Tol dan Tanggul Laut sekitar 535 hektare, saat ini yang sudah dibebaskan baru 8% atau sekitar 42 hektare dan 92% atau 493 hektare belum dibebaskan tanahnya. Angka 8% itu berada di Kabupaten Demak dan di Kota Semarang sama sekali belum dilakukan pembebasan tanah. (is)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *