Perda Pengelolaan Air Tanah akan Dicabut

SEMARANG (asatu.id) – Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemerintah Kota Semarang melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang untuk permohonan pembahasan dan persetujuan tentang Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. Dengan begitu, Pemkot Semarang secara resmi ingin mencabut Perda tentang Pengelolaan Air Tanah.

“DPRD segera menindaklanjuti permohonan pembahasan dan persetujuan mengenai pembentukan perda pencabutan perda tentang pengelolaan air tanah itu. Permohonan Pemkot Semarang tertuang dalam surat Walikota Semarang bernomor 180/6663 tertanggal 28 November 2017 kepada DPRD Kota Semarang,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, Minggu (10/12).

Supriyadi menambahkan, pencabutan perda tersebut sesuai dengan perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Di mana, lebih lanjut, Kemendagri menginginkan perda-perda yang tidak pro investasi dan merugikan masyarakat hendaknya dihapus.

Menurutnya, ada ribuan perda yang dihapus, termasuk di Kota Semarang ada tiga perda di antaranya perda izin ganguan tertentu atau HO dan air bawah tanah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng tentang pembatalan Perda Kota Semarang tentang pengelolaan air tanah, disebutkan perda itu bertentangan dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, yang menyatakan UU Nomer 7 tahun 2014 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar pembentukan perda tersebut, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga secara otomatis perda tersebut perlu dicabut.

“Pembahasan Raperda tentang Pencabutan Perda Air Bawah Tanah akan dibahas dan disusun oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang’’ tukasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *