WaliKota Semarang Ajak Buruh dan Pengusaha Rembukan

SEMARANG (asatu.id) – Perbedaan usulan terkait Upah Minimum Kota (UMK) Kota Semarang 2018 terlihat signifikan. Unsur Buruh mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp, 2,7 Juta, sedangkan dari unsur Pengusaha UMK hanya mampu diberikan sebesar Rp 2,3 Juta.

Adapun usulan tersebut sudah diserahkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Namun, wali kota berencana akan mengajak kedua unsur, yakni buruh dan pengusaha, untuk beraudiensi dan mengkomunikasikan terkait perbedaan UMK tersebut.

“Saya rasa persoalan penetapan UMK ini sudah tidak ada masalah lagi karena sudah ada PP yang mengatur besaran Nilai UMK. Ya nanti kita akan temukan kedua unsur, untuk saling memahami besaran UMK agar tidak merugikan salah satu pihak. Kekuatan perusahaan berapa, yang ideal dari temen-temen Pekerja berapa. Minggu depan saya panggil semua dan nanti bisa menerima besaran UMK sehingga tetap kondusif,”kata Walikota Semarang yang ditemui di Balaikota Semarang, Selasa (31/10).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Joko Santoso menambahkan, UMK di Kota Semarang harus bisa melihat beberapa aspek. Harapannya, Upah minimum tersebut tidak merugikan buruh dan sisi lain juga tidak memberatkan para pengusaha.

“Jangan sampai pihak Apindo dirugikan dan jangan pula buruh sampai merasa hidup di negeri sendiri tapi seperti tak bisa berdiri di negeri sendiri,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *