Ganjar: Banyak Kades Tak Paham Dana Desa

SEMARANG (asatu.id)  –  Dana desa hingga kini masih belum dipahami secara detail oleh sebagian besar kepala desa (kades). Padahal, gelontaran dana dari pemerintah yang digulirkan sejak 2015 itu sangat dibutuhkan pemerintahan desa, terutama untuk membangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayahnya.

Berkaca dari hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo mengusulkan agar para kepala desa dibekali buku saku, sehingga mereka dapat mengetahui secara detail dan benar mengenai  pencairan dan penggunaannya.

“Kepala desa perlu buku saku agar mereka paham soal dana desa,” kata Ganjar saat memberi pengarahan pada acara Rapat Koordinasi Daerah Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Baturraden, Senin (2/10).

Orang pertama di jajaran Pemprov Jateng ini menjelaskan buku  saku dana desa itu berisi pertanyaan dan jawaban imajiner, yang disusun berdasar kasus-kasus yang ada. Mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadministrasian, laporan pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi.

“Wujud bukunya betul-betul buku saku. Istilah saya buku ABC dana desa. ABC dana desa itulah yang akan menjadi praktik, yang bisa kita kerjakan. Saya sudah bicara dengan Dispermades untuk merealisasikannya,”  ujar.

Gubernur mengatakan dengan memahami rambu-rambu dana desa, kepala desa bisa mempergunakan dana bantuan pemerintah dengan benar dan sesuai kebutuhan.

“Buku desa memberi pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tanpa bekal pemahaman, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba desa didatangi satgas sapu bersih pungutan liar, satgas dana desa, atau justru langsung berurusan dengan KPK,” tukasnya.

Gubernur tampak menampik jika kepala desa tidak memahami secara benar, mereka menjadi ketakutan saat menerima dana desa. Kelompok ini justru akan memilih tidak melakukan kerja, karena takut masuk penjara. “Ini lebih bahaya, karena rakyat tidak mendapat apa-apa, sehingga negara tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap ketakutan yang mempergunakan dana desa itu membuat para kepala desa tidak bekerja. Sebaliknya, para kepala desa dituntut untuk meningkatkan profesionalisme mereka dapat memahami dan menyikapi gelontoran dana pemerintah tersebut.

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *