Gerindra Walk Out Tolak Ketetapan Tahun Jamak

SEMARANG (asatu.id) – Fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Semarang melakukan aksi keluar atau walk out pada sidang Paripurna DPRD kota Semarang yang membahas usulan kegiatan tahun jamak, Kamis (28/9).

Tak hanya Gerindra,  fraksi lain yang ikut keluar dari rapat tersebut adalah partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar).

“Sikap fraksi Gerindra yang melakukan Walk out karena tidak menyetujui ketetapan usulan tahun jamak yang semestinya lebih memprioritaskan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas,” ujar Ketua Fraksi partai Gerindra,  Hermawan Sulis, Kamis (28/9).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso menambahkan, aksi walk out tersebut tidak berkaitan dengan politik namun untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang. Bahwa saat ini sangat pentinga adanya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Hal tersebut karena, lanjut Joko, pemerintahan terdiri dari eksekutif dan legislatif.

“Ini butuh komunikasi yang baik.  Saya berharap kami ada rapat pimpinan fraksi dulu, habis itu untuk kemudian ada rapat konsultasi eksekutif dan legislatif. Kalau ini tidak ada kimunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Kasihan masyarakat Kota Semarang yang butuh kebijakan bersama eksekutif dan leguslatif,” katanya

Ia menerangkan, adapun rincian dari keputusan rapat paripurna DPRD tersebut adalah menerima dan menyetujui kegiatan tahun jamak tahun 2018-2019 sebesar Rp 448 miliar. Yang diperuntukkan pembangunan dan pengawasan gedung instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Rp 120 miliar. Dengan perincian Tahun 2018 sebesar rp 45,5 miliar. Dan Tahun 2019 sebesar rp 74,5 miliar.

Lalu untuk Jasa Operasional BRT Dinas Perhubungan Koridor 1-VII Tahun 2018-2019 sebesar Rp 153 miliar.  Dengan perincian Tahun 2018 sebesar Rp 75,7 miliar terdiri atas Koridor 1-VI untuk 12 bulan dan Koridor VII untuk sembilan bulan, dimulai bulan April sampai dengan Desember. Tahun 2019 semula sebesar rp 64,5 miliar,  bertambah menjadi rp 77,4 miliar selama 12 bulan untuk koridor I-VII. Kemudian Dinas Penataan Ruang sebesar rp 175 miliar.

Serta pembangunan gedung DKK dan gedung parkir pandanaran sebesar Rp 85 miliar dengan perincian tahun 2018 sebesar Rp 50 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 35 miliar. Kemudian pembangunan fasilitas parkir terminal terboyo sebesar Rp 90 miliar. Dengan perincian tahun 2018 sebesar Rp 20 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 70 miliar.

“Menurut saya ini,  bukan skala prioritas,  dibandingkan dengan pembangunan lainnya yang lebih dibutuhkan masyarakat kota Semarang,”ucapnya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, pihaknya menghormati sikap politik dari mereka yang tidak menyetujui penetapan kegiatan tahun jamak.  Mereka yang tidak menyetujui dan walk out adalah Gerindra, sedangkan Golkar dan PKB dikatakannya, memang tadi ikut keluar tapi tidak menyatakan sikap walk out.

Dalam rapat paripurna sendiri, dihadiri oleh sebanyak 38 anggota DPRD kota Semarang, sehingga keputusannya tetap sah karena telah memenuhi kuorum, yakni 2/3 dari jumlah anggota DPRD.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *