Masyarakat Diminta Lapor Kecurangan Tes CPNS Kemenkumham

KESEPAKATAN – Kemenkumham Kanwil Jateng dengan Ombudsman Jateng menjalin MoU pengawasan seleksi CPNS tahun 2017 (yoga/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Penandatangan nota kesepahaman dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Ombudsman Perwakilan Jateng, dalam hal proses seleksi CPNS tahun 2017 di instansi hukum tersebut, Selasa (15/8).

Adapun tujuan dari MoU ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, dengan melakukan proses pengawasan bersama-sama.

Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama dengan Kemenkumham Kanwil Jateng untuk pengawasan secara resmi dimulai September nanti, dengan cara berkoordinasi.

“Apakah ada pengaduan dari masyarakat terkait penerimaan dan penyeleksian CPNS di Kemenkumham. Semoga proses yang ada bisa dilakukan secara transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif,” katanya.

Sabarudin berharap nanti dalam prosesnya tidak ada mal-administrasi ataupun KKN. Ombudsman berharap masyarakat atau LSM berani melapor karena Kemenkumham sendiri telah terbuka dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Menurutnya, jangan sampai terjadi pengaduan justru saat proses CPNS telah berakhir. Bila ada pengaduan akan langsung ditindaklanjuti karena Ombudsman RI memiliki tim khusus yakni Reaksi Cepat Ombudsman (RCO), yang bekerjasama dengan Kemenkumham.

Saat ini telah ada 38 permintaan informasi dari masyarakat mengenai persyaratan administrasi. Namun belum sampai menerima aduan dari masyarakat karena proses masih verifikasi data dokumen yang masuk.

Saat ini, Ombudsman telah membuka call center pengaduan seleksi CPNS di nomor 137, cpnskumham@ombudmsan.co.id. dan pengaduan SMS melalui nomer 0821 3737 3737, atau jika ingin cepat maka bisa datang ke posko pengaduan di kantor Kemenkumham Kantor Wilayah Jateng.

“Bahkan kami persilahkan untuk melakukan melalui email dan media sosial, karena kami buka akses selebar-lebarnya kepada masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Ibnu Chuldun mengungkapkan penandatanganan MoU tersebut merupakan arahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hal ini ditindaklanjuti dengan membuka posko secara bersama berkaitan dengan pengaduan dan Call Center.

“Di Jateng, data lewat online terakhir tercatat berjumlah 23.361 berkas. Berkas lamaran melalui pos berjumlah 5.000. Sedangkan kuota formasi CPNS di Jateng berjumlah 872, untuk lulusan tingkat SMA formasinya bagi 700 orang,” tuturnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *